Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan kemarahannya ketika ditanya mengenai transparansi proyek ballroom baru di Gedung Putih yang bernilai USD250 juta atau sekitar Rp4,1 triliun. Pembangunan ballroom megah itu dilakukan di sisi timur Gedung Putih yang kini tengah dalam proses pembongkaran.
Insiden tersebut terjadi saat konferensi pers pada Rabu, 22 Oktober 2025. Reporter Reuters, Jeff Mason, menanyakan apakah benar pemerintah dianggap tidak cukup terbuka terkait proyek tersebut.
“Saya tidak transparan? Benarkah?” balas Trump dengan nada tinggi sambil memperlihatkan foto rancangan ballroom berlapis emas.
“Saya sudah menunjukkan ini kepada siapa pun yang mau melihat. Reporter kelas tiga tidak melihat karena mereka tidak mau melihat. Anda reporter kelas tiga, sejak dulu,” tegas Trump, seperti dikutip dari India Today, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Baca Juga: Kelakar Trump Ancam Israel Akan Kehilangan Dukungan AS Jika...
Trump menegaskan bahwa foto dan rancangan proyek telah dipublikasikan secara luas. “Gambar-gambar ini ada di surat kabar, di mana-mana. Kami sangat bangga dengan proyek ini. Banyak yang memujinya, sangat banyak,” ujarnya.
Ballroom baru itu memiliki luas 90.000 kaki persegi dan mampu menampung hingga 999 tamu nyaris dua kali lipat kapasitas ruangan terbesar di Gedung Putih saat ini.
Baca Juga: Bakal Bertemu Trump, Pesawat Putin Bisa Dijegal Jika Masuk Wilayah Udara Uni Eropa
Menurut Trump, pembangunan ballroom tersebut didanai secara pribadi oleh para patriot, sejumlah perusahaan besar Amerika, serta dirinya sendiri. Ia menyebut proyek ini sebagai langkah untuk memberikan fasilitas yang lebih layak bagi acara kenegaraan.
“Ruang East Room terlalu kecil. Tenda di luar juga tidak pantas untuk acara resmi,” ucap Trump.
Meski begitu, proyek tersebut belum mendapat persetujuan resmi dari National Capital Planning Commission. Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa pembongkaran di area properti federal tidak memerlukan izin tambahan.
Sementara itu, kritik publik terus bermunculan, mempertanyakan besarnya biaya dan kurangnya transparansi pemerintah dalam proyek mewah tersebut.
