Purbaya Bentuk Satgas Serapan Anggaran di Kementerian: Biar Mereka Lapor ke Menteri

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau secara langsung realisasi serapan belanja kementerian dan lembaga (K/L). Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dilaporkan secara rutin dan berkala.

“Kami akan mengetahui secara teratur. Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Menurut Purbaya, terdapat 26 kementerian/lembaga yang akan tergabung dalam satgas tersebut, masing-masing dengan menunjuk perwakilan dari instansi terkait. Ia menjelaskan bahwa hasil laporan satgas akan menjadi dasar bagi setiap perwakilan untuk menyampaikan rekomendasi langsung kepada pimpinan lembaga masing-masing agar percepatan realisasi anggaran dapat dilakukan.

“Nanti mereka kasih tau ke menterinya, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan,” ujarnya.

Selain membentuk satgas, Purbaya juga menyiapkan kanal aduan masyarakat untuk dunia usaha, sebagai sarana bagi pelaku bisnis atau masyarakat yang ingin melaporkan kendala terkait realisasi anggaran. Ia menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan.

Baca Juga: Hoaks! Menkeu Purbaya Tak Pernah Luncurkan Layanan Pinjaman Online Bunga 0 Persen

Purbaya meyakini langkah ini akan berjalan efektif karena kewenangan Kementerian Keuangan yang cukup kuat dalam mengatur arus anggaran nasional.

“Sekarang kami juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk. Saya punya senjata juga, kalau ada kementerian nggak mau mengubah peraturan, kami potong anggaran atau tak usah kasih duitnya,” tambah dia lagi.

Menkeu juga menyoroti sejumlah K/L yang dinilai masih memiliki tingkat realisasi belanja rendah, di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut akan melakukan inspeksi langsung ke beberapa lembaga tersebut untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

“Untuk mendorong atau membantu supaya mereka menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” tutur Purbaya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ancam Alihkan Anggaran K/L yang Serapan Rendah Buat Bayar Utang

Berdasarkan data per 30 September 2025, BGN baru merealisasikan belanja sebesar Rp19,7 triliun, atau sekitar 16,9 persen dari pagu Rp116,6 triliun. Sementara itu, Kementerian PU telah membelanjakan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari total pagu Rp85,7 triliun, dan Kementan tercatat merealisasikan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari Rp27,3 triliun yang dialokasikan.

Adapun 12 K/L lain dengan pagu besar telah mencapai tingkat realisasi di atas 50 persen. Secara total, realisasi belanja 15 K/L besar mencapai Rp692 triliun, atau 63,1 persen dari total pagu Rp1.097,3 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Purbaya menegaskan bahwa anggaran K/L yang tidak terserap dengan baik dapat dialihkan untuk menutup utang negara.
“Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis 16 Oktober 2025.

(Sumber : Antara)