Dasco: DPR Akan Perjuangkan SIM Gratis sampai Rumah Subsidi buat Sopir Logistik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Okt 2025, 09:19
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat audiensi bersama API dan RBPI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat audiensi bersama API dan RBPI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Pimpinan DPR RI bersama Komisi V DPR menerima sejumlah aspirasi saat rapat bersama asosiasi pengemudi logistik. DPR menyepakati tiga poin yang diusulkan asosiasi pengemudi, dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah.

"Usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara terdiri atas enam poin, tapi mungkin yang baru kita bisa dorong kepada pemerintah itu ada tiga poin," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, saat rapat, Rabu, 1 Oktober 2025.

Poin pertama, kata Dasco, adalah perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa membayar PNBP. Ia mendorong usulan itu karena jumlah sopir logistik yang tak terlalu banyak.

"Usulan kita akan mendorong perpanjangan SIM B1 umum dan SIM B2 umum tanpa membayar PNBP. karena jumlahnya tidak terlalu banyak," tutur Dasco.

Baca Juga: DPR Gelar Paripurna, Sahkan RUU BUMN sampai Kerja Sama dengan Rusia

Lalu, kata Dasco, pihaknya juga akan mendorong rumah subsidi bagi sopir logistik. Menurut dia 90 persen pengemudi tidak bisa mengakses perumahan subsidi.

"Kemudian kita akan mendorong pemerintah adanya rumah khusus pengemudi angkutan logistik karena 90 persen pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi," jelas dia.

Di samping itu, DPR akan akan mendorong pemerintah untuk membantu anak-anak sopir logistik bisa bersekolah sampai perguruan tinggi. Ia berharap anak sopir logistik mendapatkan KIP dan PIP.

Baca Juga: Herannya DPR Lihat Warga Biasa Susah jadi WNI, Tapi Naturalisasi Timnas Cepat

"Kami akan mendorong anak-anak driver logistik ini akan mendapat KIP kuliah dan PIP yang memang ada programnya di pemerintah dan kita akan sambungkan nanti di dalam tim tolong diinventarisir," tuturnya.

Terkait dengan pembentukan zero over dimension overloading (ODOL), Dasco mengatakan perlu dibahas lebih lanjut untuk melibatkan kementerian terkait. Dasco meminta Kementerian Perhubungan diminta mengoordinasi hal tersebut.

"Sebagai koordinatornya, kita minta mungkin dari Kementerian Perhubungan untuk mengoordinir supaya teman-teman pengemudi, dari pimpinan Komisi V maupun dari kementerian lain bisa dibentuk agar tim bisa menjadi efektif, itu yang pertama," tandas Dasco.

x|close