Wakil Kepala BGN Blak-blakan, Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang mengungkap fakta mengejutkan terkait adanya politikus yang mencoba meminta jatah untuk menjadi mitra pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik menyampaikan bahwa dirinya sempat dihubungi lewat pesan WhatsApp oleh seorang politikus yang meminta jatah dapur MBG. Respons Nanik pun tegas, ia mengaku langsung memblokir nomor tersebut.

"Ada, serius nih, ada yang WA (menghubungi lewat pesan WhatsApp) saya. Saya jawab 'eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur'. Langsung saya block, block, block." kata Nanik dalam sesi jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, dikutip Sabtu, 27 September 2025.

Baca Juga: Kisah Bu Eem Usia 53 tahun Juru Masak di Dapur MBG: Alhamdulillah Saya Bisa Kerja

Nanik menegaskan bahwa dapur MBG bukanlah proyek yang bisa dijadikan ajang bagi-bagi keuntungan politik. Menurutnya, pengelolaan dapur MBG adalah pekerjaan berat yang menyangkut kesehatan anak-anak, sehingga tidak boleh ditangani oleh pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang. (Antara)

Ia juga mengingatkan bahwa BGN tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran, bahkan jika pengelola dapur MBG adalah orang kuat atau jenderal.

Baca Juga: BGN Bentuk Dua Tim Investigasi Tangani Kasus Keracunan Program MBG

"Mau punya jenderal, mau punya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya enggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya enggak peduli, beneran, serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak," tegas dia.

Berdasarkan hasil penyelidikan hingga 26 September 2025, BGN menemukan 45 dapur MBG yang tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Dari jumlah itu, 40 dapur langsung ditutup tanpa batas waktu hingga perbaikan dilakukan.

Untuk memastikan transparansi, pemeriksaan dapur MBG dilakukan tidak hanya oleh tim independen BGN, tetapi juga melibatkan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

(Sumber: Antara)