Ntvnews.id, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mengajak seluruh pihak untuk bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait unjuk rasa akhir-akhir ini, beserta dampaknya. Publik diminta untuk bersikap kepala dingin.
"Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik kita kembali diwarnai dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Gelombang suara, spanduk, dan perbedaan pendapat menghiasi jalanan, sementara linimasa media sosial dipenuhi dengan berbagai narasi, informasi, dan disinformasi. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menyikapinya dengan kepala dingin dan hati yang bijak," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Hikmahbudhi, Candra Aditya Nugraha, Senin, 1 September 2025.
Aktivitas demonstrasi atau unjuk rasa yang marak terjadi, kata dia bukan sekadar peristiwa sosial-politik yang insidental, melainkan sebuah fenomena kompleks yang menempatkan diri dalam tegangan atau tension hakiki demokrasi modern. Di satu sisi, menurut dia demonstrasi merupakan manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) dan hak asasi untuk berkumpul serta menyampaikan pendapat (right to assemble and to express opinion) yang dijamin oleh Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Di sisi lain, ia juga berpotensi menciptakan disrupsi sosial, gesekan, dan bahkan konflik jika tidak dikelola dengan paradigma kebijaksanaan kolektif," kata Candra.
Sebagai organisasi mahasiswa, kata dia Hikmahbudhi memandang peristiwa ini tidak hanya melalui kacamata politik praktis, tetapi melalui lensa yang lebih dalam yang memadukan refleksi filosofis-teologis, analisis sosiologis, dan prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat). Narasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir akademis yang mendalam bagi para mahasiswa dan masyarakat luas dalam menyikapi gelombang demonstrasi terkini.
"Demonstrasi bukanlah sebuah peristiwa yang asing dalam kehidupan demokrasi. Ia adalah manifestasi dari hak dasar warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, yang dijamin oleh konstitusi. Namun, esensi dari demonstrasi seringkali tertutup oleh emosi, prasangka, dan polarisasi," jelasnya.
Setiap rakyat, kata Candra, memiliki martabat yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, Hikmahbudhi menegaskan bahwa metode perjuangan apa pun harus menghormati martabat tersebut. Demonstrasi yang disertai kekerasan, vandalisme, atau pelecehan terhadap pihak lain baik oleh pengunjuk rasa maupun aparat adalah pengingkaran terhadap dignitas humana.
"Prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan yang diusung oleh banyak tokoh dunia menjadi inspirasi bahwa perlawanan yang paling powerful justru yang beradab dan bermartabat," tuturnya.
Menanggapi situasi nasional beberapa hari terakhir yang diwarnai dengan gelombang demonstrasi, Hikmahbudhi percaya bahwa respons intelektual dan akademik harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan transformatif. Melampaui sekadar pernyataan sikap, Hikmahbudhi memilih untuk melaksanakan Doa Bersama untuk Negeri sebagai bentuk penyikapan yang paling esensial dan sesuai dengan jati diri kami sebagai organisasi mahasiswa Buddhis.
"Aksi ini bukanlah bentuk escapism atau pengabaian terhadap persoalan struktural. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis untuk menanamkan dimensi spiritualitas dan humanisme dalam ruang publik yang sering kali hanya dipenuhi oleh narasi-narasi politik yang keras dan polarisasi," jelas Candra.
Hikmahbudhi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda, untuk turut serta dalam semangat yang sama. Mari kita lengkapi perjuangan intelektual, doa dan kontemplasi. Kepada para pemangku kebijakan, pihaknya ingatkan bahwa doa ribuan anak muda untuk negeri ini adalah suara yang tidak boleh diabaikan.
"Dengarkanlah aspirasi yang disampaikan dengan damai, dan jawablah dengan kebijakan yang adil dan memanusiakan.Kami percaya bahwa perubahan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera membutuhkan tidak hanya kecerdasan akal budi, tetapi juga kedalaman hati dan spiritualitas. Doa adalah karya kita yang pertama dan paling utama, sekaligus fondasi bagi segala karya nyata kita selanjutnya," jelas Candra.
Lebih lanjut, Hikmahbudhi menyampaikan turut berduka cita kepada pejuang keadilan Affan Kurniawan dan pejuang-pejuang yang gugur lainya. Hikmahbudhi menegaskan untuk mengawal dan memastikan transparansi kebijakan terkait pencabutan tunjangan DPR RI serta meminta untuk meninjau ulang kebijakan yang disuarakan oleh rakyat.
Hikmahbudhi juga mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera melakukan evaluasi kepada anggota DPR yang bermasalah.
"Mendukung penyampaian aspirasi secara damai dan menjauhkan tindakan apa pun yang mengarah pada pengerusakan fasilitas umum, penjarahan dan tindakan anarkisme lainya," kata Candra.
"Kami mendukung Polri menindak tegas pelaku kerusuhan dan siap bersama Polri menjaga kamtibmas kondusif," imbuhnya.