Pramono: Jakarta Harus Maju Bersama Kota Penyangga

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan aglomerasi Jakarta dan kota penyangga.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Kick Off Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta, yang digelar di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 2025.

Acara tersebut turut dihadiri pimpinan daerah dari Provinsi Banten, Jawa Barat, serta bupati dan wali kota se-Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur).

Pramono Anung mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas yang menginisiasi penyusunan RIPKA. Menurutnya, kawasan aglomerasi Jakarta bukan hanya vital untuk daerah sekitar, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

“Kawasan ini menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional. Bahkan, pada semester pertama kemarin kontribusinya tercatat 16,61 persen. Belum lagi peran Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, hingga Cianjur yang secara signifikan memengaruhi wajah perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun panjang,” katanya.

Pramono menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta kini berstatus daerah khusus dengan kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Dengan status tersebut, kota-kota penyangga di Bodetabekjur memiliki peran strategis dalam membangun aglomerasi yang terintegrasi.

Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

Baca Juga: Pramono Lantik 31 Anggota Dewan Pengupahan Periode 2025-2028

Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah peluncuran layanan Transjabodetabek untuk memperkuat integrasi transportasi antardaerah. Program ini terbukti efektif menurunkan tingkat kemacetan. Hal itu terlihat dari laporan TomTom Traffic Index, di mana Jakarta berhasil keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.

Pramono menekankan bahwa pembangunan aglomerasi tidak hanya soal mobilitas manusia, tetapi juga mencakup pengelolaan udara, air, dan limbah perkotaan.

"Setiap hari ada 4,4 juta jiwa yang keluar-masuk Jakarta, ditambah hampir 11 juta penduduk yang tinggal di kota ini. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan,” jelasnya.

Meski tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah mencapai lebih dari 91 persen, jumlah pengguna transportasi umum masih di bawah 24 persen. Karena itu, Pramono menilai diperlukan kebijakan yang mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Di akhir sambutannya, Pramono menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

“Saya ingin kota-kota di sekitar Jakarta ikut berkembang. Jakarta tidak bisa maju sendirian. Kalau Jakarta maju, kota penyangganya juga harus maju bersama. Karena itu, kita perlu setengah memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar wajah Jakarta menjadi lebih baik,” pungkas Pramono Anung.