NATO Mulai Bahas Penempatan Pasukan di Greenland

Ntvnews.id, Brussel - Pemerintah Inggris dilaporkan sedang menjalin pembicaraan dengan sejumlah sekutu Eropa di NATO terkait kemungkinan penempatan pasukan aliansi di Greenland.

Dilansir dari Telegraph, Senin, 12 Januari 2026, langkah tersebut dipertimbangkan menyusul kekhawatiran atas wacana aneksasi pulau tersebut oleh Amerika Serikat.

Sejumlah pejabat Inggris disebut telah menggelar pertemuan dengan mitra dari Prancis dan Jerman untuk membicarakan tahap awal rencana itu. London dikabarkan menimbang opsi pengerahan personel militer, kapal perang, serta pesawat ke kawasan Arktik, dengan dalih adanya ancaman keamanan yang dikaitkan dengan Rusia dan China.

Negara-negara Eropa berharap peningkatan kehadiran NATO di wilayah tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Washington tidak perlu mengambil alih Greenland demi alasan keamanan.

Baca Juga: AS Goda Warga Greenland dengan Iming-iming Uang untuk Gabung Amerika

Laporan tersebut muncul setelah Daily Mail menyebut Trump telah memerintahkan para komandan pasukan operasi khusus AS menyusun rencana invasi ke Greenland. Penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut-sebut sebagai salah satu pendukung utama gagasan itu.

Pekan lalu, Trump menyampaikan kepada majalah The Atlantic bahwa Amerika Serikat “mutlak” membutuhkan Greenland, dengan alasan pulau itu “dikepung kapal-kapal Rusia dan China”.

NATO (NATO)

Pernyataan itu memicu respons keras dari Denmark yang hingga kini memegang kedaulatan atas Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara terbuka mendesak Trump untuk menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland, yang berstatus sebagai wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Greenland memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan luas dalam mengelola urusan domestik. Namun, kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap menjadi tanggung jawab Kopenhagen.

Sebagai pulau terbesar di dunia, Greenland memiliki posisi strategis di kawasan Arktik dan kaya akan sumber daya alam, sehingga kerap menjadi perhatian dalam dinamika geopolitik global. Wilayah ini merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009.