Tangis Megawati Pecah Saat Hasto Tiba di Kongres PDIP

Ntvnews.id, Bali - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri tampak emosional saat menyambut kehadiran Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) demisioner, dalam Kongres PDI-P yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Dalam momen itu, Megawati menitikkan air mata dan menghentikan sementara pidatonya. Ia menyeka air mata dengan tisu, sementara para kader yang hadir menyambutnya dengan seruan, "Megawati siapa yang punya." Usai menenangkan diri, Megawati melanjutkan pidatonya dan dengan lantang meneriakkan "Merdeka!" sebanyak tiga kali.

"Ternyata yang saya katakan 'Satyam Eva Jayate,' kebenaran itu pasti menang, Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh beliau (Hasto)," kata Megawati.

Baca Juga: Megawati Serahkan Urusan Amnesti Hasto Kepada Tim Hukum

Tangis Megawati kembali pecah saat menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto kembali hadir di tengah-tengah forum kongres.

"Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di sekeliling kita," ujar Presiden RI ke-5 tersebut.

"Maka ingatlah apa yang tadi saya katakan, harus teguh, harus setia, karena itu anugerah sebenarnya dari Allah SWT," kata Megawati lagi.

Hasto diketahui baru saja keluar dari rumah tahanan setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait keterlibatannya dalam kasus suap Harun Masiku. Ia dibebaskan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih pada Jumat, 1 Juli 2025, sekitar pukul 19.20 WIB.

Baca Juga: Megawati Serukan Kader untuk Solid dan Patuh pada Keputusan Partai: PDIP Harus Makin Besar

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman penjara selama 3,5 tahun kepada Hasto atas kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Sementara itu, Kongres ke-6 PDI-P yang dimulai pada Jumat, 1 Agustus 2025, menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan 2025–2030. Penetapan tersebut dilakukan secara aklamasi bahkan sebelum sesi-sesi komisi dimulai.