Palestina Bantah Isu Perubahan Kurikulum, Tegaskan Konten Buku di Yerusalem Dimodifikasi Otoritas Israel

Ntvnews.id, Yerussalem - Kementerian Pendidikan Palestina membantah informasi yang beredar luas di media sosial terkait adanya perubahan kurikulum pendidikan nasional.

Dilansir dari Al Arabiya, Senin, 9 Februari 2026, Pemerintah Palestina menegaskan bahwa kabar tersebut bersumber dari isi buku pelajaran yang telah dimodifikasi oleh otoritas Israel untuk sekolah-sekolah di wilayah Yerusalem.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, Kementerian Pendidikan Palestina menjelaskan bahwa sejumlah laporan menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari kebijakan untuk memaksakan narasi pro-Israel di Yerusalem.

Kementerian juga menilai beberapa media asing sengaja membenturkan komitmen Palestina dalam menyesuaikan sistem pendidikannya dengan standar UNESCO, dengan menampilkan contoh yang diklaim berasal dari kurikulum Palestina, padahal materi tersebut tidak pernah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Palestina.

Baca Juga: Trump Nilai Serangan ke Iran Belum Diperlukan, Berbeda dengan Sikap Israel

Menurut kementerian, media-media tersebut mengutip konten dari buku pelajaran yang beredar di Yerusalem dan telah diubah oleh otoritas pendudukan Israel, sehingga tidak merepresentasikan kurikulum resmi Palestina.

Kementerian Pendidikan Palestina menegaskan komitmen penuh untuk menyediakan pendidikan berkualitas sesuai standar UNESCO melalui penerapan sistem pendidikan terpadu, guna memperkuat proses pembelajaran dan meningkatkan capaian pendidikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, otoritas Palestina telah memulai uji coba sekolah interaktif sebagai persiapan pelaksanaan ujian terpadu tingkat sekolah menengah (Tawjihi) di bawah sistem baru dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah Palestina juga melakukan penguatan profesi guru serta aspek pendukung lainnya sebagai bagian dari rencana modernisasi pendidikan secara menyeluruh yang selaras dengan standar internasional dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kementerian Pendidikan Palestina mengimbau media dan masyarakat untuk mengedepankan akurasi informasi serta tidak menyebarkan kabar menyesatkan yang dapat memicu reaksi publik dan ketegangan internal.