KPK Duga Bupati Nonaktif Klaten Gunakan Dana 26 Kecamatan untuk Bayar EO HUT Kabupaten

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 21 Nov 2026, 10:19
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Zaki Islami
Editor
Bagikan
Arsip - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta (16/10/2026) Arsip - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta (16/10/2026) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo (HMI). Terbaru, penyidik lembaga antirasuah menduga Hamenang menggunakan anggaran yang bersumber dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten untuk membiayai jasa event organizer (EO) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa selain sumber pendanaan yang bermasalah, proses penunjukan EO dalam perayaan tersebut juga disinyalir melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa. Penyidik turut mencium adanya aliran dana balik (feedback) dari pihak swasta kepada bupati.

"Ya, diduga penyelenggaraan HUT ini, yang pertama penyediaan anggarannya ini di antaranya bersumber dari kecamatan. Kemudian proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya, termasuk dugaan feedback, ya, dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut," ujar Budi, 21 November 2026.

Baca Juga: KPK Periksa Belasan Kepala Dinas dan Camat Terkait Kasus Korupsi Bupati Klaten

Berdasarkan temuan sementara penyidik, praktik pengumpulan anggaran ini melibatkan 26 kecamatan di wilayah Klaten dengan nominal kutipan yang berkisar di angka Rp 50 juta untuk masing-masing kecamatan.

Untuk mengonfirmasi dan memetakan aliran dana tersebut, KPK tengah memeriksa sejumlah camat di Kabupaten Klaten sebagai saksi.

"Untuk kutipan masing-masing kecamatan, di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta. Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi, apakah langsung dari bupati (mengutip uang) kepada setiap camat, atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara," jelas Budi.

Pengembangan kasus penggunaan dana kecamatan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka pada 16 Oktober 2026, sehari setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada 15 Oktober 2026. Selain Hamenang, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT MWC, Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Dalam konstruksi perkaranya, KPK mengurai dua klaster utama dugaan korupsi yang dilakukan Hamenang.

Kasus ini bermula dari temuan tim pemeriksa BPK terkait kelebihan pembayaran honorarium di Pemkab Klaten senilai total Rp5 miliar yang terdiri atas kelebihan honorarium narasumber sebesar Rp4,16 miliar dan honorarium kegiatan senilai Rp1,02 miliar.

Agar temuan tersebut dihapus dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Hamenang diduga bernegosiasi dengan Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ahmad Luthfi. Keduanya menyepakati komitmen fee atau uang suap sebesar Rp400 juta yang disamarkan dengan sandi khusus "AMIDIS". Hamenang kemudian memerintahkan jajarannya mengumpulkan uang dari para kontraktor swasta, namun penyerahan uang tersebut keburu digagalkan oleh tim penindakan KPK melalui OTT.

Di luar kasus suap BPK, Hamenang disinyalir rutin meminta setoran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menerima uang miliaran rupiah dari kontraktor proyek pengadaan di Pemkab Klaten.

Salah satu aliran dana yang teridentifikasi berasal dari tersangka Muhammad Amin Wahyu Utomo senilai Rp1,9 miliar yang diserahkan melalui perantara bernama Rizqan Iryawan. Dana-dana haram tersebut diduga kuat digunakan Hamenang untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk melunasi utang biaya kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, KPK telah melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk masa 20 hari pertama terhitung sejak 16 Oktober hingga November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.