MA Batalkan Vonis Bebas Isak Settu dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 10:07
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 21 April 2026 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 21 April 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Keputusan tersebut sekaligus membatalkan vonis bebas Mayor Inf. (Purn) Isak Settu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014.

Berdasarkan informasi dalam situs kepaniteraan MA yang dipantau di Jakarta, Rabu, 18 November 2026, majelis hakim menyatakan Isak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama dan kedua.

Atas perbuatannya, MA menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun kepada terdakwa. Selain itu, Isak diwajibkan membayar kompensasi kepada para korban, yakni masing-masing Rp250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, serta Rp75 juta bagi setiap korban luka ringan.

Baca Juga: Tolak Pemindahan Badak Jawa, Menteri Pigai: Pelanggaran HAM Berat

"Kabul kasasi, batal JF Adili Sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-1, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban," tulis putusan tersebut.

Perkara dengan nomor 1200K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada 10 November 2026. Majelis hakim dipimpin Prof Yanto, dengan empat hakim anggota, yaitu Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, dan Sutarjo.

Putusan kasasi tersebut menggugurkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri HAM Makassar terhadap Isak Settu pada Kamis, 8 Desember 2022.

Baca Juga: Pigai: MBG Bukan Pelanggaran HAM

Sebelumnya, jaksa menuntut Isak dengan hukuman penjara selama 10 tahun atas perkara pelanggaran HAM berat di Paniai. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, serta Pasal 37. Sementara itu, dakwaan kedua merujuk Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kasus tersebut bermula dari pembubaran unjuk rasa warga oleh personel TNI/Polri di Paniai pada 8 Desember 2014. Peristiwa itu menyebabkan empat warga meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.

(Sumber: Antara)