Arsip - Wapres Gibran Rakabuming saat membuka pameran INACRAFT Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai kian memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Selain menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, tingkat pengenalan publik yang luas dan peluang dalam kontestasi politik mendatang membuat namanya tetap diperhitungkan.
Namun, meningkatnya posisi politik tersebut juga diiringi berbagai kritik dan polemik. Serangan terhadap Gibran muncul dalam beragam isu, mulai dari persoalan administrasi pendidikan, rivalitas politik, hingga perdebatan mengenai latar belakang keluarganya.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin menilai bahwa dinamika tersebut berkaitan erat dengan posisi Gibran dalam struktur kekuasaan sekaligus prospek politiknya pada masa mendatang.
"Kekuatan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban, tetapi juga oleh daya tawarnya dalam perebutan kekuasaan berikutnya," ujar Chamad, Selasa, 2 November 2026.
Menurutnya, Gibran memiliki sejumlah modal politik yang membuat eksistensinya tetap diperhitungkan. Status sebagai wakil presiden, popularitas yang telah terbentuk, serta peluang masuk dalam bursa kandidat pada kontestasi berikutnya menjadi faktor yang memperkuat posisi politiknya.
View this post on Instagram
Chamad turut menyoroti derasnya kritik terhadap Gibran di media sosial. Meski percakapan negatif terlihat dominan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pandangan serupa.
Ia menjelaskan, karakter media sosial yang mengutamakan interaksi membuat isu kontroversial dan perdebatan politik lebih mudah menarik perhatian. Akibatnya, suara yang paling ramai belum tentu mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan.
"Suara yang terdengar paling keras di media sosial belum tentu mewakili mayoritas sesungguhnya," ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, penilaian terhadap posisi politik seorang tokoh tidak cukup hanya didasarkan pada intensitas kritik maupun perbincangan di ruang digital.
Di tengah berbagai polemik, hasil survei juga menunjukkan bahwa peluang politik Gibran belum sepenuhnya tergerus. Survei SMRC periode 1-10 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gibran mencapai 8,4 persen dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama calon presiden.
Perolehan tersebut menempatkan Gibran di urutan keempat. Angkanya juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan hasil survei sebelumnya, yakni 5,1 persen pada November 2025, 6,8 persen pada Februari-Maret 2026, dan 7,7 persen pada Juli 2026.
"Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Gibran tetap memiliki daya tawar politik di tengah berbagai kritik yang diarahkan kepadanya," ungkapnya.
Ia menilai, perhatian besar terhadap seorang tokoh politik tidak selalu berdampak negatif terhadap peluang elektoralnya. Dalam situasi tertentu, serangan yang bertujuan merusak citra justru dapat membuat nama tokoh tersebut semakin dikenal masyarakat.
Meski begitu, peningkatan popularitas tidak otomatis berbanding lurus dengan bertambahnya dukungan politik. Pengenalan publik perlu diikuti dengan kepercayaan dan penilaian positif terhadap kapasitas seorang pemimpin.
Chamad mengingatkan, posisi strategis yang dimiliki Gibran harus dibarengi pembuktian melalui kinerja nyata. Kapasitas kepemimpinan dan akuntabilitas selama menjalankan tugas sebagai wakil presiden menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Posisi strategis Gibran tetap harus diimbangi dengan pembuktian kinerja, kapasitas kepemimpinan, dan akuntabilitas sebagai wakil presiden," imbuhnya.
Adanya berbagai modal politik yang dimiliki, Gibran diperkirakan tetap jadi salah satu figur yang masuk dalam perhitungan elite politik. Sementara, kritik dan serangan politik yang terus mengiringinya menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
