Berkas Epstein kembali menjadi sorotan setelah postingan viral di 4Chan muncul kembali dalam dokumen yang baru dirilis. (Times Now World)
Ntvnews.id, Washington D.C - Gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap media Wall Street Journal dan taipan media Rupert Murdoch resmi ditolak hakim. Gugatan tersebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai surat ulang tahun bernada vulgar yang diduga dikirim Trump kepada pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Murdoch diketahui merupakan pendiri News Corp., perusahaan induk yang menaungi Wall Street Journal.
Dalam putusan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Hakim Darrin Gayles menolak gugatan Trump secara permanen. Dengan keputusan tersebut, Trump tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan yang telah diperbaiki, berbeda dengan penolakan terhadap gugatan awal pada April 2026 yang masih memungkinkan perbaikan.
Hakim menilai Trump tidak berhasil memenuhi salah satu unsur penting dalam perkara pencemaran nama baik, yakni membuktikan bahwa pihak tergugat "bertindak dengan niat jahat yang nyata".
Baca Juga: Intelijen AS Sebut Iran Targetkan Warga Amerika di Sejumlah Negara
Sebelumnya, Trump menuntut ganti rugi sebesar USD10 miliar setelah Wall Street Journal menerbitkan laporan pada Juli 2025. Pemberitaan itu mengungkap dugaan surat ulang tahun dari Trump kepada Epstein pada 2003 yang disebut disertai gambar seorang perempuan tanpa busana.
Publikasi tersebut memicu kontroversi dan sorotan politik terhadap Trump, termasuk dari kalangan Partai Demokrat maupun sesama anggota Partai Republik.
Mereka menolak upaya Trump yang menyebut persoalan tersebut sebagai berita bohong. Sejumlah pihak juga mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus Epstein.
Dugaan Surat Ulang Tahun Trump kepada Epstein
Pada tahun lalu, Komite Pengawas DPR AS mengungkap salinan surat ulang tahun yang diduga ditulis Trump untuk Epstein. Dokumen tersebut memuat percakapan singkat antara sosok bernama "Donald" dan "Jeffrey".
Dalam surat itu, Donald menulis, "Kita memiliki beberapa kesamaan," yang kemudian dibalas Jeffrey, "Ya, benar juga, kalau dipikir-pikir."
Percakapan tersebut berlanjut dengan pertanyaan Donald, "Misteri tidak pernah menua, pernahkah kau menyadarinya?"
Jeffrey kemudian menjawab, "Sebenarnya, hal itu sudah jelas bagiku saat terakhir kali kita bertemu."
Sebuah foto Mick Jagger dan Bill Clinton terlihat dalam dokumen Epstein yang baru dirilis. Kehadiran dalam dokumen tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. (Departemen Kehakiman)
Pada bagian akhir surat terdapat tulisan, "Memiliki seorang teman adalah hal yang luar biasa. Selamat ulang tahun-semoga setiap hari menjadi rahasia indah lainnya," demikian bunyi akhir catatan tersebut, yang diikuti oleh tanda tangan Trump yang ditempatkan tepat di posisi rambut kemaluan pada gambar sketsa perempuan telanjang tersebut.
Sementara itu, AFP melaporkan bahwa kasus Epstein telah menjadi perhatian besar para pendukung Trump selama bertahun-tahun. Mereka meyakini terdapat kelompok elite yang disebut sebagai "negara dalam negara" yang berupaya melindungi jaringan kejahatan seksual yang melibatkan rekan-rekan Epstein, terutama dari kalangan Partai Demokrat dan industri hiburan Hollywood.
Trump sendiri sempat berupaya selama berbulan-bulan untuk mencegah Departemen Kehakiman AS membuka dokumen yang dikenal sebagai "Berkas Epstein".
Namun, pada akhirnya Trump menandatangani undang-undang yang telah disahkan Kongres dan mewajibkan publikasi dokumen tersebut.
Nama Trump tercantum berulang kali dalam berkas Epstein. Meski demikian, ia membantah melakukan pelanggaran dan tidak pernah didakwa atas tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Kasus Epstein Jadi Isu Politik Jelang Pemilu Sela AS
Sejumlah tokoh ternama turut terseret dalam sorotan publik akibat hubungan mereka dengan Epstein. Salah satunya mantan Pangeran Inggris Andrew yang mengalami tekanan dan kecaman publik terkait kedekatannya dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.
Isu Epstein juga semakin menjadi perhatian menjelang pemilihan umum sela Amerika Serikat pada 3 November 2026. Pemilu tersebut akan menentukan partai yang menguasai Kongres.
Partai Demokrat dilaporkan telah mengalokasikan lebih dari USD35 juta untuk kampanye iklan yang mengangkat persoalan kasus Epstein.
Di sisi lain, dominasi Partai Republik di DPR dan Senat selama ini membuat Trump relatif leluasa menjalankan agenda pemerintahannya sejak mulai menjabat pada Januari 2025. Kondisi tersebut menjadikan lembaga peradilan sebagai salah satu institusi penting dalam mengawasi dan membatasi kebijakan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
