Pejabat AS dan Kuba Adu Mulut di Sidang Umum PBB

Peristiwa itu menjadi babak terbaru perselisihan antara Washington dan Havana, yang telah lama berseteru. Ketegangan dipicu oleh kebijakan tekanan ekonomi AS terhadap Kuba yang semakin intensif.

Dilansir dari AFP, Kamis, 29 Oktober 2026, keributan bermula tidak lama setelah Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyampaikan penolakan terhadap resolusi tahunan yang dibahas pekan ini. Resolusi tersebut bertujuan mengecam embargo ekonomi AS terhadap Kuba yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ketika Waltz menguraikan dugaan korupsi yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan sosialis Kuba, sejumlah anggota delegasi negara itu bereaksi keras. Mereka, termasuk Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez, menggebrak meja dan berteriak meminta kesempatan untuk menyampaikan interupsi sesuai prosedur persidangan.

Baca Juga: Jelang Pemilu Sela, AS Instruksikan Negara Teluk Siaga Hadapi Iran

Situasi semakin memanas ketika sejumlah pejabat PBB berusaha menenangkan suasana. Rodríguez kemudian berjalan menyusuri lorong menuju bagian depan ruang sidang Majelis Umum sambil melontarkan tuduhan kepada Waltz.

"Anda pembohong!" teriak Rodríguez kepada diplomat AS tersebut.

Waltz kemudian membalas perkataan Rodríguez dengan nada keras. "Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berhadapan? Ini Amerika. Mundur!"

Insiden tersebut menjadi pemandangan yang tidak lazim dalam forum diplomatik internasional yang umumnya mengedepankan etika dan tata krama diplomasi. Namun, konfrontasi itu juga memperlihatkan semakin tajamnya perselisihan antara kedua negara.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump diketahui berupaya mendorong perubahan sistem politik Kuba dengan memperketat tekanan ekonomi terhadap negara di kawasan Karibia tersebut. Kebijakan itu menambah beban yang selama ini dihadapi Kuba akibat krisis ekonomi dan kesulitan keuangan.

Kondisi ekonomi Kuba kini semakin mengkhawatirkan setelah Trump, politikus Partai Republik, mengumumkan pada akhir Januari lalu rencana pengenaan tarif terhadap negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.

Kebijakan tersebut secara efektif menghambat pasokan bahan bakar ke pulau itu. Dampaknya, pemadaman listrik meluas dan mengganggu berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kegiatan memasak hingga distribusi air bersih.

Selain itu, keterbatasan pasokan energi turut menghambat layanan komunikasi, termasuk akses internet dan telepon, sehingga memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Kuba.