Ntvnews.id, Beijing - Presiden China Xi Jinping melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Partai Komunis China dan militer. Sedikitnya 33 pejabat dari kedua institusi tersebut dilaporkan telah diberhentikan, menjadi jumlah pemecatan terbesar yang pernah tercatat.
Dilansir dari AFP, Senin, 2 November 2026, Seorang pejabat senior China yang tidak disebutkan identitasnya, menyatakan bahwa pemerintah Beijing telah berupaya menghilangkan "bahaya tersembunyi yang serius" di tubuh Partai Komunis dan militer di bawah kepemimpinan Xi Jinping.
Selama lebih dari satu dekade berkuasa, Xi Jinping memang dikenal gencar menjalankan kampanye pemberantasan korupsi. Kebijakan tersebut telah menyeret ribuan pejabat ke dalam penyelidikan serta menyingkirkan puluhan anggota berpengaruh Komite Sentral dan sejumlah petinggi militer.
Pemecatan terbaru itu dikonfirmasi media pemerintah China setelah sidang pleno Komite Sentral yang berlangsung selama empat hari berakhir pada Kamis, 29 Oktober 2026. Sebanyak 33 pejabat senior dilaporkan kehilangan jabatan, termasuk Zhang Youxia, mantan anggota Politbiro yang sebelumnya menduduki posisi sebagai jenderal dengan pangkat tertinggi di militer China.
Menurut kantor berita Xinhua, sidang pleno tersebut menghasilkan keputusan mengenai "peningkatan tata kelola partai yang menyeluruh dan ketat". Kebijakan itu salah satunya diarahkan untuk menekan praktik korupsi di kalangan kader Partai Komunis.
Baca Juga: Dubes AS Ungkap Trump Pernah Tawarkan Senjata ke Xi Jinping
Kampanye antikorupsi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak yang menilai langkah Xi dapat memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, sejumlah analis melihat kebijakan itu juga memiliki tujuan politik, yakni memperkuat posisi Xi agar dapat memperpanjang masa kepemimpinannya dalam Kongres Partai yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua 2027.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 30 Oktober 2026, Wakil Sekretaris Komite Sentral untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), Zhang Fuhai, menyebut lembaganya telah bekerja di bawah kepemimpinan Xi untuk membersihkan berbagai persoalan internal negara.
Ia mengatakan komite tersebut, dengan "Kamerad Xi Jinping sebagai intinya", telah "melenyapkan bahaya tersembunyi yang serius dalam partai, negara, dan militer".
"Kami lebih memilih untuk menyinggung ribuan orang daripada mengecewakan 1,4 miliar penduduk," kata Zhang, merujuk pada jumlah penduduk China sekaligus mengutip slogan Partai Komunis.
Sebelumnya, Zhang Youxia dicopot dari jabatannya setelah terseret penyelidikan dugaan korupsi yang berlangsung selama beberapa bulan. Pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Komunis China juga telah dikonfirmasi pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Selain Zhang, nama lain yang turut diberhentikan adalah Ma Xingrui, mantan pejabat senior di wilayah Xinjiang. Ma sebelumnya dilaporkan kehilangan seluruh jabatannya setelah muncul sejumlah dugaan pelanggaran korupsi, mulai dari nepotisme, penyuapan, hingga pembayaran untuk layanan seksual.
Presiden China Xi Jinping (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri China) (Antara)
Zhang Fuhai juga mengungkapkan bahwa lembaga inspeksi disiplin dan pengawasan China telah menjatuhkan sanksi kepada sekitar 7,9 juta orang sejak 2012.
Ia memastikan pemerintah akan semakin memperkuat pemberantasan korupsi, terutama pada sektor-sektor yang memiliki konsentrasi kekuasaan tinggi, mengelola dana dalam jumlah besar, serta menguasai sumber daya bernilai strategis.
"Kami akan memprioritaskan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan keterkaitan antara masalah politik dan ekonomi, kolusi antara pemerintah dan dunia usaha, serta infiltrasi modal ke dalam ranah politik," ujarnya.
Selain itu, pemerintah China juga berkomitmen mengusut berbagai modus korupsi yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi, termasuk pelanggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat di tingkat bawah.
"Kami akan menyelidiki secara tuntas bentuk-bentuk korupsi baru dan korupsi tersembunyi, dan secara rutin menindak pelanggaran dan korupsi yang berdampak langsung pada masyarakat di level akar rumput," tandas Zhang.
Presiden China Xi Jinping. (Foto: Istimewa) (Tangkapan Layar: Instagram)