Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda untuk mengedepankan edukasi kebencanaan yang tepat. Sehingga, masyarakat memahami risiko sekaligus mampu mengantisipasi dampaknya.
Ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono, saat berkunjung ke kantor Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Senin, 26 Oktober 2026.
"Mitigasi bencana perlu diperkuat tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, informasi mengenai potensi gempa bumi dan bencana lainnya harus disampaikan secara proporsional karena edukasi kebencanaan perlu diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, bukan memunculkan kekhawatiran yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan pariwisata.
"Mitigasi bencana itu penting, tetapi jangan sampai masyarakat ditakut-takuti. Informasi harus diberikan agar masyarakat memahami risiko dan tahu bagaimana mengantisipasinya," kata dia.
Dia menuturkan, Jepang yang juga memiliki risiko gempa bumi tetap mampu menjalankan aktivitas masyarakat dengan mengedepankan kesiapsiagaan. Atas itu, BHS mendorong informasi kebencanaan di Indonesia lebih menitikberatkan pada mitigasi dan pemahaman risiko.
Ia meminta BMKG memperluas layanan informasi cuaca yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk penerbangan. Menurut dia, informasi meteorologi juga dibutuhkan sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk mendukung aktivitas serta mengantisipasi perubahan cuaca.
"BMKG ini bukan hanya untuk kepentingan pesawat. Banyak pelaku industri, pariwisata, perdagangan, termasuk pertanian dan perikanan, yang sangat bergantung pada informasi cuaca," papar dia.
Dirinya meminta pemerintah tidak mengurangi anggaran BMKG karena berkaitan langsung dengan keselamatan publik dan kepentingan masyarakat luas.
"Dukungan anggaran diperlukan agar pelayanan informasi cuaca dan mitigasi bencana dapat berjalan optimal," tandasnya.
Logo BMKG