Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui transfer tunai langsung dapat dimulai pada kuartal I-II 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persiapan program tersebut masih berlangsung, terutama dalam pemutakhiran data penerima.
Menurut Luhut, pemerintah ingin memastikan data penerima bansos semakin akurat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.
Ia mengatakan skema bantuan nantinya akan diarahkan dalam bentuk uang tunai. Meski begitu, pemerintah masih menyiapkan mekanisme pengawasan agar bantuan tersebut digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Luhut Targetkan Digitalisasi Bansos Berlaku Nasional Mulai Oktober 2026
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.
Mengenai nilai bantuan, Luhut menyampaikan pemerintah sedang melakukan perhitungan dan memperkirakan nilainya sekitar Rp5,4 juta untuk setiap keluarga. Namun, angka tersebut masih dapat berubah karena keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.
Selain mempersiapkan skema penyaluran, pemerintah juga mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki akurasi data penerima. Sistem tersebut akan diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Danantara Dorong Transformasi IHC untuk Capai Standar Kesehatan Global
Proses verifikasi penerima juga direncanakan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan akan menerima bantuan melalui transfer tunai.
Sementara itu, warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum tercatat sebagai penerima akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah.
“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.
Luhut menambahkan bahwa penerapan sistem baru tersebut tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap sambil melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelum diperluas.
(Sumber: Antara)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026. (Antara)