Luhut Targetkan Digitalisasi Bansos Berlaku Nasional Mulai Oktober 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional dapat dimulai pada Oktober 2026. Target tersebut akan diputuskan setelah proyek percontohan yang saat ini berjalan di 43 kabupaten dan kota selesai dievaluasi.

Saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026, Luhut mengatakan hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan kesiapan pelaksanaan program secara lebih luas.

"Setelah kami evaluasi dengan cepat, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden apakah siap di-'rollout' (diterapkan) pada Oktober atau November tahun ini," kata Luhut.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi di 43 daerah percontohan akan menjadi acuan utama sebelum pemerintah memutuskan perluasan program ke seluruh Indonesia.

Baca Juga: Profil Luhut Binsar Pandjaitan, Punya 2 Jabatan di Kabinet Prabowo

Untuk mendukung target tersebut, Luhut meminta seluruh pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek percontohan menyelesaikan proses implementasi digitalisasi bansos paling lambat pada akhir Agustus 2026.

"Sekali lagi, 43 kabupaten/kota ini saya berharap, paling lambat akhir Agustus semua sudah bisa selesai sehingga kita bisa membantu percepatan untuk 'rollout' secara nasional," ujarnya.

Digitalisasi bansos merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang tengah didorong pemerintah. Melalui sistem tersebut, penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Selain itu, Luhut juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendaftaran masyarakat melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Selama masa uji coba berlangsung, pemerintah menargetkan tingkat registrasi masyarakat mencapai sekitar 60 hingga 70 persen dari total penduduk di masing-masing wilayah.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Punya 2 Jabatan di Kabinet Prabowo, Apa Saja?

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut proyek percontohan digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota akan menjadi pijakan dalam penyusunan peta jalan atau roadmap GovTech Indonesia.

Menurut Tito, konsep GovTech sebelumnya telah diuji di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang positif. Atas dasar tersebut, pemerintah memperluas penerapannya ke berbagai daerah sebagai langkah menuju implementasi secara nasional.

(Sumber: Antara)