Menkop Tegaskan Anggaran Rp103 Miliar Bukan Khusus untuk Podcast

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang disebut dialokasikan untuk siniar (podcast) Kementerian Koperasi. Ia menegaskan dana tersebut bukan diperuntukkan secara khusus bagi produksi podcast, melainkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi publik kementerian secara menyeluruh.

"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," ucap Ferry dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.

Ferry menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan yang mendukung komunikasi publik sekaligus pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi. Cakupannya meliputi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, hingga penyediaan infrastruktur.

Ia menilai pengelolaan komunikasi publik secara profesional penting dilakukan agar informasi mengenai kebijakan maupun program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik. Informasi tersebut juga diharapkan mudah dipahami dan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Baca Juga: Ngeri! Anggaran Podcast Kemenkop Rp103 Miliar

Menurut Ferry, dukungan komunikasi publik dibutuhkan untuk memperkenalkan berbagai program perkoperasian kepada masyarakat serta koperasi di seluruh Indonesia. Sasaran komunikasi tersebut mencakup koperasi yang sudah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini tengah dikembangkan.

"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Ferry.

Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun. Tambahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program perkoperasian.

Penguatan anggaran tersebut terutama diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi, termasuk KDKMP.

Baca Juga: Raditya Dika Diduga Hapus Video Podcast Bareng Nagita Slavina, Kenapa?

Dari total usulan tambahan tersebut, sebanyak Rp541 miliar dialokasikan untuk penguatan dukungan operasional, sedangkan Rp3,99 triliun digunakan untuk memperkuat program teknis.

Untuk 2027, Kementerian Koperasi sebelumnya mendapatkan pagu anggaran indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Setelah memperoleh tambahan Rp200 miliar, total pagu anggaran kementerian menjadi Rp742,88 miliar.

(Sumber: Antara)