Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatanm Palembang, Senin (24/8/2026). Kunjungan kerja Presiden tersebut merupakan bagian dari peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera yang juga mencakup wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional di bidang kemandirian energi dan air yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan ditargetkan rampung pada 2029.
"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pembangunan PLTS tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026, kapasitas energi surya yang telah terpasang baru sekitar 1,5 GWp.
Baca juga: Istana Jelaskan Alasan Menhut Raja Juli Tak Hadiri Rapat Prabowo soal Karhutla
Program itu akan dilaksanakan secara bertahap, dengan tahap pertama berkapasitas 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp.
Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Total nilai pembangunannya mencapai Rp103,3 miliar dan telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Pada 2026, pembangunan EBT dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang ditujukan bagi 4.259 rumah tangga dengan nilai Rp450,2 miliar. Selain itu, terdapat tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar.
Program listrik desa juga telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah menerima manfaat program tersebut.
Baca Juga: Ratusan Siswa di Batanghari Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo soal Ancaman Eksekusi Sekolah
Prasetyo mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
"Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs. RUPTL 2025–2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs," tuturnya.
Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap dan terukur sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, serta daya saing Indonesia di sektor energi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
