Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet

Ntvnews.id, Jakarta - Istana Kepresidenan merespons kembali mencuatnya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian menteri.

"Sementara belum ada," kata Prasetyo saat dalam perjalanan menuju Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026, usai mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja ke Semarang dan Batang, Jawa Tengah.

Meski memastikan belum ada agenda reshuffle, Prasetyo mengisyaratkan pemerintah berpeluang mengisi sejumlah posisi wakil menteri yang saat ini masih kosong. Jabatan tersebut di antaranya Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).

Namun, Prasetyo belum mengungkap siapa sosok yang akan ditunjuk untuk mengisi kedua posisi tersebut.

"Kalau pun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh jabat yang lama," tuturnya.

Kursi Wakil Menteri Pertanian menjadi kosong setelah Sudaryono ditugaskan Presiden Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Baca Juga: Longsor di Chongqing China Tewaskan 51 Orang, 10 Warga Masih Hilang

Sementara itu, posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga belum terisi sejak Silmy Karim diberhentikan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut menanggapi isu reshuffle. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Jangan selalu berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi, reshuffle itu prerogatif Bapak presiden," tegas Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Bahlil juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi mengenai pergantian pejabat di kementerian maupun lembaga sebelum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo.