Sayembara Tangkap Begal, KDM Balas Kritik Menteri Pigai

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan positif terhadap otokritik yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, terkait perlindungan hak asasi bagi pelaku kejahatan dan pencegahan aksi main hakim sendiri, soal wacana sayembara tangkap begal di lingkungan provisi Jawa Barat.

Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyampaikan rasa terima kasih atas pengingat yang diberikan oleh Menteri HAM. Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian HAM sangat penting, untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri," ujar Dedi Mulyadi di akun Instagramnya, Selasa, 28 Juli 2026.

Meski sepakat dengan perlindungan HAM bagi pelaku, Dedi Mulyadi memberikan catatan krusial mengenai nasib para korban kejahatan. Menurut pria yang karib disapa KDM ini, korban kejahatan adalah pihak yang paling nyata dilanggar hak asasinya, mulai dari kehilangan rasa aman, harta benda, hingga nyawa.

Baca Juga: KDM Gelar Sayembara, Warga Tangkap Begal Dapat Hadiah Rp50 Juta

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. (Antara)

Baca Juga: Polisi Tetapkan Lima Tersangka Pengeroyokan Pencuri Ayam hingga Tewas di Tabanan

KDM menyoroti kendala administratif yang selama ini membebani korban, yakni aturan BPJS Kesehatan yang tidak menanggung biaya pengobatan akibat tindak pidana.

"Yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun," tegas KDM.

Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalaman pribadinya yang sering menemukan korban kejahatan terlunta-lunta di rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Di bawah kepemimpinannya, ia memastikan APBD Jawa Barat hadir untuk menutup celah tersebut.

Selain perlindungan bagi korban, KDM juga menunjukkan komitmen kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan yang mengalami luka-luka, baik akibat diamuk massa maupun tindakan tegas aparat di lapangan.

Ia mengakui bahwa seringkali aparat penegak hukum menghadapi kendala anggaran ketika harus membiayai perawatan medis pelaku kejahatan di rumah sakit.

Baca Juga: Yusril Ingatkan Dedi Mulyadi Tak Buka Sayembara Tangkap Begal

Tragedi main hakim sendiri tewaskan terduga maling motor di Morowali. (Instagram)

"Pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka saat melarikan diri, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkannya. Saya juga pernah ikut membantu membiayai karena biaya rumah sakitnya besar," ungkapnya.

Menutup pernyataannya, KDM menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil peran sebagai pelindung bagi seluruh warga, baik korban maupun pelaku dalam konteks pemenuhan hak dasar kesehatan.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya," pungkasnya.