Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan perombakan kabinet di Malaysia, Selasa, 16 Desember 2025. (ANTARA/HO-Kantor Perdana Menteri Malaysia) (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Pemerintah Amerika Serikat memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Shahrul Ikram Yaakob, menyusul pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan tetap akan mengusir warga negara Israel dari wilayah Malaysia.
Kementerian Luar Negeri AS meminta penjelasan dari Dubes Malaysia terkait kebijakan Putrajaya yang hingga kini tidak mengakui keberadaan negara Israel.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menjelaskan bahwa Shahrul Ikram telah memberikan klarifikasi kepada pemerintah AS mengenai sikap resmi Malaysia yang telah berlaku selama puluhan tahun dan tidak akan berubah.
"Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," tutur Mohamad Hasan seperti dikutip dari Bernama, Sabtu, 25 Juli 2026.
Hasan juga mengungkapkan adanya insiden yang melibatkan seorang warga negara Amerika Serikat yang ternyata memiliki kewarganegaraan ganda, yakni AS dan Israel.
"Ada individu dengan kewarganegaraan ganda, AS dan Israel, yang masuk Malaysia menggunakan paspor AS. Pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan bahwa ia juga memiliki kewarganegaraan Israel dan kami memintanya untuk pergi," katanya lagi.
Baca Juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan Larangan Warga Israel Masuk Malaysia
Sebelumnya, pada Kamis, 23 Juli 2026, Anwar Ibrahim kembali menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap memberlakukan kebijakan pengusiran terhadap warga Israel meski mendapat tekanan dari Washington.
Menurut Anwar, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Malaysia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menolak berlanjutnya pembunuhan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.
Ia juga menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman maupun tekanan dari Amerika Serikat terkait kebijakan tersebut.
Pernyataan Anwar muncul setelah sejumlah anggota Kongres AS mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump menghentikan kerja sama keamanan dengan Malaysia. Desakan itu disampaikan melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri AS.
Dalam surat tersebut, para anggota Kongres menyoroti bahwa Malaysia selama ini memperoleh berbagai bentuk bantuan keamanan dari AS, termasuk melalui program International Military Education and Training (IMET) yang mendukung pelatihan personel militer Malaysia.
Tim penyelamat bekerja di reruntuhan gedung pemukiman setelah serangan Israel kawasan Tyre, Lebanon selatan, Selasa, 2 Juni 2026. (Antara)
"Mereka (Malaysia) juga mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar kami. Mengingat poin-poin pengaruh diplomatik ini, kami percaya AS harus menjelaskan kepada Anwar dan pemerintahannya bahwa, dengan bantuan dan dukungan kami, ada harapan bahwa mereka tidak akan menargetkan warga negara salah satu sekutu terdekat kami," demikian tertulis dalam surat bersama anggota Kongres AS.
"Jika Malaysia menolak untuk membatalkan kebijakan diskriminatif ini dalam waktu 15 hari, kami mendesak penangguhan pendanaan IMET. Kami sangat mendesak Anda (Rubio) untuk menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memperjelas bahwa perilaku ini membawa konsekuensi," tambah mereka.
Menanggapi tekanan tersebut, Anwar menegaskan bahwa kebijakan Malaysia tidak bertentangan dengan hukum internasional.
"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen Amerika Serikat, setidaknya beberapa di antaranya, yang secara tegas menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa," kata Anwar seperti dikutip dari The Star.
"Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," ia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
