Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers terkait harga bahan bakar minyak (BBM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi pemerintah yang memutuskan untuk belum berencana melakuk (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat bersama pemerintah pada hari ini, Senin, 20 Juli 2026. Rapat ini mencari solusi kebutuhan anggaran penyeberangan kapal perintis.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, juga dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menhub Dudy Purwagandhi, COO Danantara Dony Oskaria, serta Ketua Komisi V DPR Lasarus.
Menurut Prasetyo Hadi, rapat dilaksanakan dalam rangka mencari solusi terhadap masalah kebutuhan anggaran untuk penyeberangan perintis. Ia mengungkapkan, pemerintah bersama DPR sepakat bahwa tambahan anggaran untuk layanan penyeberangan perintis pada sisa tahun anggaran 2026.
"Alhamdulillah rapat tidak berjalan terlalu lama karena sudah bisa kita sepakati dan angka-angka yang dibutuhkan oleh Menkeu langsung diberi kesanggupan, karena yang pertama bukan masalah angkanya, tetapi adalah ini bentuk prioritas dan atensi utama," ujar Prasetyo, Senin, 20 Juli 2026.
Baca Juga: ASDP Pastikan Arus Mudik Lebaran 1447 H Terkendali, Penumpang Tembus 2,59 Juta Orang
Dokumentasi - Kapal penyeberangan ferry milik PT ASDP sedang berlabuh. ANTARA/HO-ASDP (Antara)
Baca Juga: Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Resmi Bebas
"Sehingga tadi kami putuskan bersama-sama bahwa ini langsung kita penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi oleh teman-teman di ASDP maupun di Pelni," imbuhnya.
Dia menjelaskan, kebutuhan tambahan anggaran untuk Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP mencapai sekitar Rp139 miliar. Sementara untuk Pelni sekitar Rp70 miliar.
"Tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk di ASDP, dan kurang lebih Rp70 (miliar) sekian untuk yang di Pelni," tuturnya.
Di samping itu, pemerintah juga menyepakati secara prinsip usulan tambahan anggaran dalam anggaran belanja tambahan (ABT) Kemenhub. Menurut Prasetyo, nilai ABT yang diusulkan sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun.
Baca Juga: MA: Rehabilitasi 3 Terdakwa Kasus ASDP Merupakan Hak Istimewa Presiden
Arsip - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. (Antara)
Rapat turut membahas perubahan mekanisme pendanaan. Itu agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
"Tetapi mohon ditunggu karena mekanisme apa pun tentunya kan harus memenuhi semua apa persyaratan tata kelola administratif," kata Prasetyo.
"Jadi, kalau selama ini melalui Kemenhub, di situ kan semua sudah sudah tertata ya, mengenai tata kelola, pelaporan, pemeriksaan, dan sebagainya gitu. Sehingga kalau nanti kita putuskan terjadi perubahan, tentu kita harus memastikan bahwa semua administratif, tata kelolanya juga dijalankan dengan benar," imbuh dia.
Ia pun memastikan layanan penyeberangan perintis, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), kini telah kembali beroperasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
