Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh China telah mencuri sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat sejak siklus Pemilu 2020. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai "pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah".
Dalam pidato yang disiarkan pada Jumat, 17 Juli 2026, Trump mengumumkan pengungkapan data intelijen yang menurutnya menjadi bukti adanya intervensi asing dalam skala besar sekaligus memperlihatkan kelemahan serius pada sistem pemilu Amerika Serikat.
Mengacu pada informasi dari CIA, Trump mengatakan bahwa pada pertengahan 2018, saat dirinya menjalani masa jabatan pertama sebagai presiden, Partai Komunis China (PKC) telah menetapkan kebijakan untuk "memanfaatkan semua elemen domestik dan asing" guna melawannya.
Menurut Trump, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dukungan suara terhadap dirinya pada Pemilu Presiden 2020, mendorongnya mengundurkan diri, atau menggagalkan upayanya untuk kembali terpilih.
Baca juga: Iran Pajang Poster di Peti Bertuliskan Matilah Trump
Ia juga mengaku tidak pernah menerima puluhan laporan penting dari CIA dan Badan Keamanan Nasional (NSA) yang berkaitan dengan dugaan campur tangan China dalam pemilu Amerika Serikat.
Selain itu, Trump menuding pemerintah China berusaha melacak jurnalis Amerika Serikat yang memberitakan dirinya secara negatif, bahkan disebut mencoba memberikan imbalan finansial agar pemberitaan tersebut terus berlanjut.
"Sebagaimana sebuah asesmen, kami menyimpulkan bahwa lawan-lawan AS, termasuk setidaknya Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan kelompok non-negara lainnya, memiliki kemampuan menggembosi infrastruktur pemilu AS," kata Trump.
Trump juga mengeklaim bahwa informasi yang diungkap tersebut membuktikan sistem pemilu Amerika Serikat "sangat rusak dan rentan", sehingga menurutnya tidak ada pihak yang mampu mempertahankannya.
"Ratusan juta berkas pemilih AS saat ini ada di tangan pemerintah asing," ucap Trump.
Baca Juga: Bos Ford Ingatkan AS Tak Bisa Blokir Mobil China Selamanya, Saatnya Siap Bersaing
Ia kemudian menyoroti masih adanya ratusan ribu individu yang bukan warga negara Amerika Serikat maupun yang telah meninggal dunia di dalam daftar pemilih. Menurutnya, hingga kini juga belum ada aturan nasional yang mewajibkan identitas atau bukti kewarganegaraan Amerika Serikat saat pemilu.
"Besok, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin akan melangsungkan taklimat untuk menjabarkan hasil kerja departemennya yang mengkonfirmasi kerentanan siber dalam sistem pemilu elektronik kita," kata dia.
Trump menambahkan bahwa kementerian tersebut juga akan memaparkan potensi persoalan di masing-masing wilayah kepada para gubernur, senator, serta anggota DPR Amerika Serikat.
"Tetapi yang terpenting, dalam mengatasi krisis keamanan pemilu seperti ini, Kongres sepatutnya mengesahkan 'UU Selamatkan Amerika'," kata Trump, merujuk pada rancangan undang-undang yang mengharuskan pemilih menunjukkan bukti kewarganegaraan, namun hingga kini masih tertahan di Kongres Amerika Serikat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
