Demo Mitra SPPG Klaim Ribuan Dapur Terbengkalai dan Terlilit Utang

Ntvnews.id , Jakarta -  Ratusan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juli 2026.

Dalam memastikan tindakan tersebut, mereka mendesak agar pemerintah program pelestarian Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menjamin kepastian operasional ribuan dapur SPPG yang hingga kini belum berfungsi.

Para peserta aksi mengaku telah mengeluarkan modal besar untuk membangun dapur SPPG dengan menggunakan dana pribadi maupun investor. Mereka menyebut keterlambatan operasional membuat banyak mitra mengalami kesulitan keuangan, bahkan harus menghadapi tagihan dari bank hingga rentenir.

Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa menuturkan bahwa pembangunan SPPG dilakukan tanpa menggunakan dana negara.

“Yang memang program ini dari tahun 2025 yang merupakan SPPG 3T, di mana SPPG ini adalah eh menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara,” katanya di lokasi.

Dalam aksi damai tersebut, mereka juga meminta pemerintah, termasuk Presiden dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), segera memberikan kepastian terhadap keinginan program MBG.

Herwil menilai aturan yang telah diterbitkan pemerintah harus dijalankan secara konsisten agar mitra yang sudah berinvestasi tidak menjadi korban akibat perubahan kebijakan.

Baca Juga:  Ratusan Massa Gelar Aksi Dukung MBG di Jakarta, Minta Kejelasan Operasi SPPG

Massa menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juli 2026. (Ntvnews.id/Adiansyah)

Menurutnya, banyak dapur SPPG yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses administrasi sejak akhir tahun 2025. Namun hingga kini, operasionalnya belum juga dimulai.

"Harusnya, kami sudah berjalan, Bapak, Ibu. Tapi sudah 8 bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang, apa, tukang-tukang yang belum kami bayar," ungkapnya.

Herwil mengungkapkan, kondisi tersebut berdampak pada ribuan dapur SPPG yang kini tak beroperasi meski tetap membutuhkan biaya operasional. Ia menyebut para mitra tetap harus membayar listrik, internet, hingga biaya perawatan fasilitas setiap bulan.

Menurutnya, keberadaan SPPG di wilayah 3T sebenarnya memberikan manfaat besar karena turut menghadirkan akses listrik dan jaringan internet di daerah terpencil, termasuk melalui layanan satelit seperti Starlink.

“Manfaat dari SPPG terpencil ini adalah, akses listrik itu masuk ke daerah yang tidak ada sampai sekarang. Akses telekomunikasi, kami sewa Starlink karena memang komunikasi tidak ada,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Herwil menyebut sekitar 6.000 dapur SPPG yang terdampak belum beroperasi. Sementara itu, sekitar 645 SPPG disebut telah memiliki Surat Keputusan (SK), berita acara verifikasi, penetapan sebagai SPPG, virtual account, hingga relawan yang siap bekerja.

"Seharusnya sudah bisa berjalan. Jangan dong kami menerima akibat dari orang-orang lama yang kami tidak tahu sebenarnya juntrungannya di mana. Harusnya daerah-daerah tertinggal ini diutamakan, apalagi kami sudah banyak utang ini," katanya.

Herwil membayangkan investasi pembangunan satu dapur SPPG berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan jumlah dapur yang mencapai ribuan, nilai investasi yang tertahan dinilai sangat besar.

"Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, gak usah kami melakukan ini lah, biar negara yang menjalankan. Dan pesan kami, kalau memang negara bisa membangun ini, kenapa hadirkan kami rakyatnya? Jangan miskinkan kami," ujarnya.