Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (kanan) menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin, 22 Juni 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dukungan penuh terhadap kelancaran agenda Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terus digalang oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara khusus mengimbau jajaran gubernur beserta wakil gubernur di seluruh wilayah Tanah Papua untuk ikut serta menyukseskan program nasional tersebut.
Seruan tersebut diutarakan oleh Tito usai menggelar dialog bersama para pemimpin daerah se-Tanah Papua yang bertempat di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura.
"Saya mohon dengan hormat kita mendukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Tito memaparkan bahwa basis data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026 bakal mendatangkan dampak positif yang besar bagi pemerintah daerah. Hasil pendataan ini nantinya akan dijadikan acuan utama dalam memformulasikan berbagai program pembangunan serta memperkokoh pilar perekonomian daerah.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi Inflasi Nasional Tetap Terkendali di Level 3,08 Persen pada Mei 2026
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menguraikan bahwa kegiatan Sensus Ekonomi 2026 bakal digulirkan secara serentak di seluruh penjuru Indonesia, terhitung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
Amalia menyebutkan bahwa proses pendataan ini akan menyisir beragam sektor aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai krusial guna memetakan potret kondisi perekonomian secara komprehensif, baik dalam skala daerah maupun nasional.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah, terutama di Tanah Papua, agar bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.
Imbauan tersebut mendapat respons positif dari para pucuk pimpinan wilayah di Tanah Papua yang menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal jalannya sensus. Komitmen kolektif ini ditegaskan oleh sejumlah tokoh pemimpin daerah, di antaranya Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
Baca Juga:Mendagri Ajak Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Targetkan Perputaran Ekonomi Lokal
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi Tahun 2026," kata Ahmad Nausrau.
Sebelum momentum pertemuan ini, Mendagri Tito Karnavian memang dikenal konsisten menggerakkan para kepala daerah di Indonesia untuk menyokong agenda BPS tersebut. Langkah nyata dari komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS, sebagai payung hukum untuk mempererat kolaborasi pelaksanaan sensus di tingkat regional.
Melalui program sensus ini, pemerintah pusat menargetkan perolehan data ekonomi yang valid, kredibel, dan paling mutakhir. Data tersebut nantinya akan diposisikan sebagai fondasi dalam merancang peta jalan pembangunan nasional serta merumuskan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih tepat sasaran.
Agenda pertemuan strategis di Jayapura tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dari lingkungan Kemendagri, serta sejumlah perwakilan pejabat dari BPS dan Pemerintah Provinsi Papua.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
