DPR Minta Karyawan Tetap Kerja Pasca Hotel Sultan Diambilalih Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perihal nasib karyawan Hotel Sultan pasca pengosongan lahan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan proses pengambilalihan aset negara tidak berdampak pada keberlangsungan pekerjaan para karyawan yang selama ini bekerja di hotel tersebut.

"Saya berharap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kemensetneg. Tadi kalau ditanya bagaimana nasib karyawan eks Hotel Sultan, tentunya pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kemensetneg. Itu kita harapkan juga memberikan tempat kepada karyawan-karyawan yang selama ini juga sudah bekerja di sana," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Ia berharap, pengelolaan eks Hotel Sultan yang nantinya berada di bawah Setneg diharapkan tetap memberi ruang bagi para pekerja lama.

"Pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kemensetneg itu tentunya kita harapkan akan kemudian juga memberikan tempat kepada karyawan-karyawan yang selama ini juga sudah bekerja di sana," tuturnya.

Diketahui, eksekusi terhadap Hotel Sultan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu sebagai bagian dari penataan aset negara di kawasan strategis tersebut.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, meminta para eks karyawan tak khawatir terhadap status mereka pascaeksekusi.

"Jadi, jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK," ujar Juri.