Korban Hanania Travel. (YouTube TVR Parlemen)
Ntvnews.id, Jakarta - Para korban kasus travel umrah Hanania Travel beserta kuasa hukumnya mendatangi Komisi III DPR RI hari ini. Mereka datang guna meminta bantuan kepada para wakil rakyat tersebut agar hak-haknya bisa kembali didapatkan.
Perwakilan korban, Uli Amelia Septriani mengatakan bahwa secara total ada sekitar 3.000 calon jamaah yang menjadi korban penipuan Hanania, berdasarkan pendataan secara mandiri. Mereka disebut mengalami kerugian materiil maupun non-materiil.
"Kami tidak nyolong, kami tidak mau merampok, kami hanya meminta apa yang hak kami untuk kembali," ujar Uli saat rapat Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menilai Hanania Travel melakukan kesalahan manajemen yang sangat fatal, hingga dia pun menduga ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dirinya menduga hal itu karena setelah berbagai polemik penipuan yang sudah terjadi, ada satu contoh kecil di mana jamaah yang melunasi biaya keberangkatan ibadah pada 26 Mei 2026, tetapi dua hari kemudian uang yang dibayarkannya sudah tidak ada, setelah pemilik travel itu dibekuk pihak kepolisian.
"Dua hari kemudian uangnya sudah tidak ada. Secara akal sehat itu nggak mungkin. Ada hal yang sangat salah yang sudah terjadi di manajemen Hanania," tuturnya.
Berdasarkan catatannya secara mandiri, terdapat sekitar 1.500 korban penipuan travel itu pada periode bulan Syawal. Lalu ada lagi sekitar 1.400 korban pada periode keberangkatan bulan Juni-Juli.
Baca Juga: Giliran Roger Danuarta dan Cut Meyriska Diperiksa Terkait Penipuan Travel Umrah Hanania
Belum lagi, ada pula korban-korban yang sudah membayarkan uang muka untuk keberangkatan ibadah di bulan-bulan setelahnya.
"Ada beberapa jamaah calon Haji Plus juga di situ Bapak-Ibu, yang belum disetorkan porsinya. Jadi kami yang hadir di sini hanya sebagian kecil dari jamaah yang secara domisili tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya.
Dengan mewakili seluruh korban, ia berharap para anggota DPR RI mendengar dan turut mencari solusi untuk ribuan korban yang gagal berangkat tersebut.
Dia mengatakan para korban hanya berharap untuk bisa beribadah, terlebih lagi hal itu pun sudah diamanatkan dalam konstitusi.
"Saya yakin Indonesia tidak kekurangan regulasi, kami tidak kekurangan regulator. Ini adalah masalah yang sudah terjadi dari sejak First Travel," tandas Uli.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
