Krisis Migran Memanas, Spanyol Kritik Sikap Sejumlah Negara Uni Eropa

Ntvnews.id, Madrid - Spanyol melontarkan kritik keras terhadap respons sejumlah negara Uni Eropa dalam menghadapi krisis migrasi ilegal di Ceuta, wilayah kantong Spanyol yang berada di Afrika Utara. Madrid menilai sebagian negara Eropa justru mengambil sikap egois di tengah situasi tersebut.

Dilansir dari BBC, Senin, 3 Agustus 2026, pemerintah Spanyol mengecam reaksi Uni Eropa setelah sekitar 60.000 migran ilegal dari Maroko masuk ke Ceuta. Madrid menilai respons beberapa negara Eropa bersifat egois, memecah belah, dan bertentangan dengan hukum.

Pejabat Spanyol menyatakan hampir seluruh migran yang memasuki Ceuta pada 30 Juli telah dipulangkan ke Maroko. Lonjakan penyeberangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 67 orang.

Italia untuk sementara menghentikan penerapan kesepakatan Schengen terkait perbatasan terbuka dengan Spanyol. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut kondisi di Ceuta sebagai 'mengejutkan'. Finlandia dan Denmark menyatakan dukungan terhadap keputusan Italia, sedangkan Perdana Menteri Ceko Andrej Babiš menyerukan agar keanggotaan Spanyol dalam Schengen ditangguhkan untuk sementara.

Para menteri dalam negeri negara-negara Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan melalui konferensi video pada pekan depan untuk membahas krisis tersebut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya meminta pertemuan darurat guna menegaskan bahwa pengamanan perbatasan Eropa merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara anggota Uni Eropa.

Baca Juga: Spanyol Kerahkan Militer Setelah Gelombang Migran Picu Krisis Perbatasan

Sebanyak 22 dari 27 negara anggota Uni Eropa juga telah meminta digelarnya pembicaraan darurat melalui surat terbuka. Mereka menyampaikan adanya 'kekhawatiran serius' terhadap perkembangan situasi di Ceuta.

Negara-negara tersebut mengapresiasi koordinasi erat antara Spanyol dan Maroko dalam mempercepat pemulangan para migran ilegal. Namun, mereka menilai konferensi video diperlukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemanfaatan instrumen Uni Eropa sekaligus memberikan dukungan kepada Spanyol dalam mengendalikan kembali perbatasannya dan mencegah terjadinya penyeberangan tanpa kendali.

Dalam surat yang dikirim kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap sejumlah pemerintah Eropa.

Sánchez mengatakan pemerintah Spanyol telah berhasil mengembalikan kendali penuh atas perbatasan dan menghentikan 'pergerakan lebih lanjut tanpa izin menuju Eropa kontinental' dalam waktu kurang dari 48 jam.

Meski sebagian besar negara telah memberikan 'dukungan dan solidaritas', Sánchez menilai ada pemerintah Eropa yang justru memilih menyerang Spanyol. Ia menyebut kritik tersebut didorong prasangka, informasi palsu, ketidaktahuan, maupun kepentingan politik. Sánchez juga menegaskan bahwa Ceuta tidak termasuk dalam wilayah Schengen.

"Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini," katanya.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham juga mengungkapkan telah berbicara dengan Sánchez. Ia menyatakan Inggris 'memberikan bantuan sebisa mungkin'.

Krisis tersebut bermula pada Kamis, 30 Juli 2026, ketika situasi kontrol perbatasan di Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara, mengalami kekacauan. Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska mengatakan kondisi di Ceuta kini hampir kembali normal.

"Hampir semua telah meninggalkan Ceuta. Situasinya hampir sepenuhnya berbalik," katanya seraya menyampaikan bahwa aktivitas bisnis di Ceuta telah kembali berjalan.

Ribuan Migran Maroko Nekat Berenang ke Spanyol (Instagram @wj._com)

Pemerintah Spanyol juga mulai membangun penghalang di wilayah laut sebagai langkah mencegah masuknya migran ilegal berikutnya. Meski situasi di lapangan berangsur tenang, persoalan politik dan diplomatik akibat krisis tersebut masih menimbulkan ketegangan di Madrid maupun sejumlah ibu kota Eropa.

Salah satu keputusan yang mendapat perhatian adalah langkah Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang menangguhkan kesepakatan zona Schengen dengan Spanyol selama satu bulan. Meloni juga menyebut 'imigrasi yang tidak terkendali' sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Zona Schengen merupakan sistem perbatasan terbuka yang mencakup 29 negara Eropa yang menghapus pemeriksaan perbatasan di antara negara-negara anggotanya.

Spanyol merespons keputusan Italia dengan memanggil duta besar Italia di Madrid. Menteri luar negeri Spanyol mengatakan pemerintahnya mengharapkan 'solidaritas Eropa dan bukan demagogi partisan'.

Menteri Dalam Negeri Finlandia Mari Rantanen menyatakan telah mempersiapkan langkah untuk mengembalikan pemeriksaan perbatasan internal 'jika diperlukan'. Ia juga menyerukan kepada 'semua negara Eropa' untuk mendukung kebijakan Meloni.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen turut meminta Uni Eropa 'mempertimbangkan semua opsi, termasuk penangguhan kerja sama Schengen'. Sementara itu, Prancis memperketat pemeriksaan di perbatasannya dengan Spanyol dan berencana meningkatkan jumlah personel kepolisian di kawasan tersebut.

Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mengatakan pemerintahnya juga mempertimbangkan penguatan pemeriksaan perbatasan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan gambar-gambar yang muncul dari Ceuta 'tidak dapat diterima'.

"Kita tidak dapat mengizinkan siapa pun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan kita," katanya.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan dirinya 'mendukung niat Spanyol untuk tidak mengizinkan migran ilegal masuk ke benua Eropa'. Ia juga meminta Maroko 'segera menerima kembali migran ilegal'.

Amerika Serikat turut memberikan tanggapan. Departemen Luar Negeri AS menyatakan krisis tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan migrasi Spanyol.

Presiden Donald Trump menyebut kondisi tersebut sebagai 'bencana'. Ia juga mengatakan situasi itu terlihat seperti sebuah invasi terhadap suatu negara oleh ratusan ribu orang.

Muncul Perdebatan soal Dugaan Peran Israel dan AS

Meskipun situasi di Ceuta mulai mereda, ketegangan diplomatik belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah politikus Spanyol bahkan mulai menyoroti dugaan keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam krisis tersebut.

Dilansir Anadolu Agency dan The Times of Israel, isu tersebut mencuat setelah Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dan Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente saling melontarkan pernyataan terkait persoalan migrasi ilegal di Ceuta.

Hubungan Madrid dan Tel Aviv sendiri memang sedang berada dalam kondisi tegang, terutama akibat perbedaan sikap mengenai konflik Gaza dan Palestina.

Danon menuding Spanyol selama ini berulang kali melancarkan kritik terhadap Israel. Ia kemudian menyinggung keputusan Madrid menetapkan keadaan darurat di Ceuta akibat krisis migrasi.

"Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggurui Israel, telah mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya," tulis Danon di X.

Baca Juga: Gelombang Panas Tewaskan Lebih dari 3.800 Orang di Spanyol

"Mungkin sebelum terus menggurui kita, sudah saatnya mereka menjelaskan kepada dunia mengapa mereka masih mempertahankan kantong-kantong kolonial di Afrika," tambahnya, merujuk pada wilayah Spanyol Ceuta dan Melilla yang terletak di pesisir Mediterania Maroko.

Puente kemudian merespons pernyataan Danon melalui X dengan menulis 'Yah, semuanya tampaknya menjadi cukup jelas'.

Meski tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pernyataan Puente secara luas dipahami sebagai respons terhadap kritik Danon. Pernyataan itu juga muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Spanyol mengenai krisis migrasi serta dugaan peran Israel dalam dinamika politik regional.

Carolina Alonso, mantan anggota parlemen Madrid yang kini menjadi pengamat politik di Spanyol, menuduh Israel berupaya melemahkan pemerintahan Spanyol sebagai bentuk balasan atas sikap Madrid terhadap perang di Gaza.

Alonso turut membagikan unggahan mengenai seruan sejumlah politikus Italia agar keanggotaan Spanyol dalam wilayah Schengen ditangguhkan. Ia mengeklaim upaya tersebut dilakukan 'melalui Maroko, dengan dukungan Israel' serta melibatkan kelompok sayap kanan Spanyol dan Eropa.

Alonso juga menyinggung kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez ke Aljazair baru-baru ini. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama dalam empat tahun setelah hubungan kedua negara memburuk pada 2022.

Ketegangan saat itu muncul setelah Spanyol mengubah posisi netral yang telah lama dipertahankan terkait Sahara Barat dan mendukung klaim kedaulatan Maroko atas wilayah yang masih disengketakan tersebut.

Alonso juga menuduh Amerika Serikat berusaha melemahkan pemerintahan Spanyol demi memperluas pengaruhnya atas Selat Gibraltar. Menurutnya, krisis migrasi tersebut telah menjadi bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas.

Perdebatan serupa turut disuarakan anggota parlemen Spanyol Gabriel Rufián, juru bicara parlemen dari Partai Kiri Republik Catalonia (ERC).

Rufián menggemakan klaim di media sosial yang menyebut krisis migrasi tersebut memberikan keuntungan bagi kepentingan AS dan Israel. Ia juga menyerukan adanya konsensus nasional yang luas dalam menghadapi persoalan tersebut, bukan memperuncing konflik politik antarpartai.

Hubungan Spanyol dan Israel diketahui memburuk secara signifikan sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Spanyol menjadi salah satu negara Eropa yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel, mengakui Palestina sebagai negara pada Mei 2024, serta berulang kali menyerukan gencatan senjata segera dan peningkatan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk Spanyol Dana Erlich mengatakan dirinya terus memantau perkembangan situasi di Ceuta. Ia menegaskan bahwa pernyataan Danon tidak mewakili sikap resmi Israel.

"Komentar yang dibuat oleh Duta Besar Israel untuk PBB mengenai masalah ini tidak mewakili posisi Negara Israel," tulis Erlich.