Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026 (X: Spanyol)
Ntvnews.id, Jakarta - Tim nasional Spanyol yang keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 berhak membawa pulang hadiah sebesar USD50 juta atau sekitar Rp895 miliar.
Namun, sebagian besar hadiah tersebut berpotensi terkena pemotongan pajak federal di Amerika Serikat (AS) hingga 30 persen.
Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan di wilayah AS pada umumnya dikenakan pajak oleh Internal Revenue Service (IRS) seperti dikutip dari Fox News, Rabu 22 Juli 2026.
Berdasarkan aturan perpajakan AS, pembayaran tertentu kepada atlet asing non-residen umumnya dikenakan pemotongan pajak federal sebesar 30 persen, kecuali terdapat perjanjian pajak atau pengecualian tertentu.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres AS salah satunya Anggota Kongres Tim Burchett.
"Saya rasa ini adalah perampokan," ucap Burchett.
Baca juga: Spanyol Geser Argentina di Puncak Ranking FIFA Usai Juara Piala Dunia 2026
Tim Burchett menilai potensi pemotongan pajak tersebut sebagai kebijakan yang tidak tepat, terutama ketika Amerika Serikat tengah berupaya menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong atlet maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uang mereka di AS, bukan justru membebani mereka dengan kewajiban pajak yang tinggi.
"Saya bukan pendukung IRS. Mereka menghasilkan banyak yang di sini, tapi saya tidak suka itu. Kami ingin mendorong orang-orang datang ke sini dan menghabiskan uang mereka, dan kita mengambil sebagian besar dari itu," ungkapnya.
"Kita harus memiliki sistem pajak yang lebih baik," lanjutnya.
Anggota Kongres AS lainnya, Jonathan Jackson, ikut mengkritik potensi tarif pajak yang tinggi atas hadiah uang Spanyol.
"Ini salah, dan ini semacam menyoroti sesuatu yang lebih besar," kata Jackson.
Baca juga: FIFA Investigasi Adu Jotos Usai Laga Spanyol dan Argentina
Jackson mengkritik kode pajak AS secara lebih luas, dengan alasan bahwa perusahaan seharusnya membayar lebih banyak pajak dibandingkan pekerja.
Menurutnya, ini adalah contoh klasik dari apa yang salah dengan sistem perpajakan AS.
"Mereka seharusnya membayar pajak daripada memiliki celah pajak. Masyarakat, para pekerja yang bekerja, mereka seharusnya tidak membayar 30 persen pajak dari pendapatan mereka," kata Jackson.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
