Kemensos Gandeng DEN Percepat Digitalisasi Penyaluran Bansos

Ntvnews.id

, Jakarta - Kementerian Sosial Republik Indonesia menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mempercepat implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah di Indonesia.

"Insya Allah dengan digitalisasi bansos, sebagaimana harapan Presiden, (penyaluran) bansos kita akan tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Digitalisasi penyaluran bansos tersebut dilakukan agar bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Inilah saya kira hal yang paling penting, di mana semua dimulai dari kejujuran dan keterbukaan data," kata Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar dalam penguatan sistem data bansos yang kemudian ditindaklanjuti melalui program digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang dimotori Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Juga: Kemensos Tambah 25 Ribu KPM Baru untuk Bansos Triwulan II 2026

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan data kemiskinan yang lebih akurat dan terintegrasi.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan sistem digitalisasi bansos didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Kita di-support dengan AI. Dan software-nya itu dibuat oleh putra-putri Indonesia. Saya bentuk tim kecil untuk membuat itu dan ternyata bisa," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Saat ini, implementasi digitalisasi bansos telah mulai diterapkan di 42 kabupaten di Indonesia. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem tersebut agar pelaksanaannya semakin optimal.

Baca Juga: 18 Juta Penerima Bansos Disiapkan Jadi Tenaga Kerja Koperasi Merah Putih

Ke depan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi bansos di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi, Surabaya, dan Bali.

"Presiden akan meninjau beberapa tempat. Kita usulkan tanggal 8-9 Juni ini di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali. Dan Presiden akan melihat juga pendaftaran dan mengecek sendiri waktu sanggah dengan face recognition yang sudah kita praktikkan di Banyuwangi, dan ternyata sangat akurat," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

(Sumber: Antara)