Mulai Desember TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 25 Nov 2025, 10:18
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat jumpa pers usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 24 November 2025 (ANTARA/Walda Marison) Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat jumpa pers usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 24 November 2025 (ANTARA/Walda Marison) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Rapat tertutup digelar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pimpinan TNI dan Komisi I DPR RI, Senin, 24 November 2025.

Menurut Sjafrie, salah satu hal yang dibahas dalam rapat ialah soal rencana TNI menjaga kilang minyak

Ia mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menugaskan TNI Angkatan Darat (AD) menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN. Kebijakan ini diambil karena potensi ancaman yang datang bisa mempengaruhi kedaulatan negara.

"Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita," kata Sjafrie.

Penugasan itu akan dimulai Desember 2025 dan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.

Menurut Sjafrie, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga akan ikut mengawasi dan memantau, untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.

"Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS)," tuturnya.

Sjafrie memastikan, penjagaan kilang minyak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional. Sampai November 2025, pemerintah telah membentuk 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target 150 batalion baru setiap tahun.

"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara," jelas Sjafrie.

Pemerintah menilai, 514 kabupaten di Indonesia memerlukan dukungan keamanan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.

x|close