Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia memastikan perpanjangan izin tambang PT Freeport Indonesia hingga 20 tahun ke depan, dari yang semula berakhir pada 2041 menjadi sampai 2061.
Keputusan ini dibarengi dengan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di perusahaan tambang raksasa tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa negosiasi final divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ditargetkan rampung pada awal Oktober 2025.
“Saya berencana mungkin di awal Oktober, kami akan melakukan (negosiasi) final dengan pihak Freeport,” kata Bahlil, dikutip Sabtu, 27 September 2025.
Sesuai Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya bisa diberikan jika Freeport memenuhi sejumlah syarat, termasuk divestasi saham baru minimal 10 persen kepada BUMN. Namun pemerintah menargetkan lebih tinggi, yakni sekitar 12 persen.
“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” ucapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Antara)
Bahlil menegaskan, sebagian hasil divestasi tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, dan penerapannya mulai berlaku pada 2041. Langkah ini sekaligus memastikan adanya manfaat nyata bagi masyarakat Papua dari kegiatan tambang Freeport.
Menurut Bahlil, perpanjangan izin Freeport tidak bisa ditunda mengingat kebutuhan eksplorasi tambang bawah tanah yang berbeda dari tambang terbuka. Proses eksplorasi bisa memakan waktu 10 hingga 16 tahun sebelum menghasilkan produksi optimal.
“Kalau ini (izin Freeport) tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport adalah 2035. Begitu 2035, dia akan menurun,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan penurunan produktivitas Freeport akan berdampak kepada pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.
Bahlil juga melaporkan perkembangan negosiasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar komunikasi dengan manajemen Freeport dipercepat sehingga kesepakatan divestasi bisa segera dimatangkan. Ia menambahkan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan terbilang murah. Hal ini karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.
“Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” ucap Bahlil.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
