BPS Tiba-tiba Tunda Rilis Data Kemiskinan dan Ketimpangan, Ada Apa?

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Jul 2025, 13:11
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Warga mengangkut drum di kawasan permukiman semipermanen Muara Angke, Jakarta Utara. Ilustrasi - Warga mengangkut drum di kawasan permukiman semipermanen Muara Angke, Jakarta Utara. ((Antara))

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menunda agenda pengumuman angka kemiskinan pada hari ini, Selasa, 15 Juli 2025. 

Adapun BPS dijadwalkan akan melangsungkan jumpa pers berita resmi statistik terkait Profil Kemiskinan di Indonesia Semester 1 2025 dan Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Semester 1 2025.

Menurut keterangan yang disampaikan BPS, penundaan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data.

"Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera," tulis BPS dalam pengumumannya.

Baca juga: Respons Bank Dunia, Pemerintah Sebut Data BPS Lebih Cerminkan Kemiskinan Indonesia

Dalam pengumuman tersebut disebutkan, penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data. 

"Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id) bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan," paparnya.

Sebelumnya, Bank Dunia melaporkan 68,25 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Angka ini mencakup sekitar 194,4 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta jiwa.

Tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak seiring langkah Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar purchasing power parity (PPP) 2017 ke PPP 2021.

Perubahan ini tertuang dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang dirilis Bank Dunia.

Baca juga: Usai Pedagang Online, Pemerintah Sasar Pajak Lewat Medsos

"Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata, terutama untuk garis kemiskinan internasional (kemiskinan ekstrem) serta garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Dalam hal ini, garis kemiskinan ekstrem naik dari US$2,15 menjadi US$3 dolar per kapita per hari. 

Kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income berubah dari US$3,65 menjadi US$4,20 per dolar AS per kapita per hari. 

Ketiga, negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income termasuk Indonesia naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per kapita per hari.

Total populasi Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 dari BPS.

Artinya hampir dua dari tiga orang Indonesia kini masuk kategori miskin berdasarkan standar baru Bank Dunia.

x|close