Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam acara penandatanganan nota kesepakatan di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta, Selasa (28/4/2026) ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) harus dibangun dalam pola kerja yang saling mendukung untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran di tingkat desa.
Menurut Yandri, BUMDes selama ini telah memiliki ekosistem usaha yang berjalan di berbagai sektor, mulai dari desa tematik hingga desa ekspor. Karena itu, pemerintah tinggal memperjelas regulasi dan rantai koordinasi agar peran antara BUMDes dan Kopdes dapat dibedakan, namun tetap terintegrasi.
"BUMDes sudah jalan, desa tematik semua kerja sama dengan BUMDes, seperti desa lele dan petelur. Usaha BUMDes juga sudah ada, sehingga perlu dibuat peraturan dan rantai koordinasi yang jelas supaya tidak tumpang tindih dan saling menguatkan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada basis pengelolaannya. BUMDes berfokus pada usaha desa, sedangkan koperasi berbasis keanggotaan masyarakat. Menurutnya, perbedaan itu justru dapat menjadi kekuatan untuk mengolaborasikan dua program yang sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca Juga: Kemendes PDT Jadikan Pengembangan BUMDes Prioritas 2026 untuk Perkuat Ekonomi Desa
Berdasarkan data Kementerian Desa, keterlibatan BUMDes dalam program MBG terus mengalami peningkatan. Hingga Maret 2026, sebanyak 741 BUMDes tercatat telah menjadi pemasok bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan 37 BUMDes lainnya telah berperan sebagai pengelola SPPG atau dapur MBG.
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pemasok terbesar, yakni mencapai 280 BUMDes. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 169 BUMDes dan Jawa Tengah sebanyak 88 BUMDes.
Selain menjadi pemasok bahan baku program MBG, Yandri menyebut banyak BUMDes kini berkembang sebagai pelaku utama desa ekspor. Menurut dia, sebagian besar pelaku desa ekspor saat ini berasal dari BUMDes yang mampu mengelola potensi ekonomi desa secara optimal.
“Ribuan BUMDes berhasil, hampir seribu yang sudah menjadi pemasok utama MBG, dan ratusan BUMDes sebagai pemilik dapur. Kita kuatkan saja supaya tidak saling mematikan,” paparnya.
Baca Juga: Mendes Yandri Ajak Desa Sukseskan Koperasi Merah Putih dan BUMDes
Yandri menegaskan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan terus memperkuat BUMDes dengan spesifikasi usaha yang berbeda dari koperasi desa. Langkah tersebut dilakukan agar masing-masing lembaga memiliki ruang pengembangan sesuai kebutuhan dan karakteristik desa.
Selain itu, Kemendes PDT tetap menjalankan fokus pembangunan melalui program 12 Aksi Bangun Desa. Pemerintah juga memastikan dana desa tetap tersedia dengan perbaikan tata kelola agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa.
Ia menambahkan pengembangan desa berbasis potensi lokal akan terus diperluas, termasuk desa wisata dan desa ekspor melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.
“Desa ekspor tetap bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Desa wisata yang pendapatannya sampai Rp3 miliar juga banyak. Semua bisa dilakukan berdasarkan potensi desa,” ujar Yandri.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
