Dedi Mulyadi: Tak Ada Penutupan Jalan Diponegoro Bandung

Ntvnews.id, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa informasi mengenai penutupan Jalan Diponegoro tidak benar.

Ia menyatakan plang pengumuman penutupan yang beredar di sekitar lokasi tersebut tidak memiliki izin resmi dari pemerintah provinsi, sehingga hingga Kamis, 30 April 2026, tidak ada penutupan jalan.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa akses utama di pusat Kota Bandung akan ditutup total mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026.

Baca Juga: Pemprov Jabar Bangun Gapura Rp3,9 Miliar di Gedung Sate di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku, karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Kamis, 30 April 2026.

Dedi menyoroti bahwa pemasangan plang tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Ia menekankan bahwa kebijakan penutupan jalan harus melalui persetujuan resmi dari pimpinan daerah.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa aktivitas masyarakat di sekitar Gedung Sate tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang belum sah.

Karena itu, masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.

Meski demikian, Dedi membenarkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan di area halaman Gedung Sate.

Baca Juga: Gapura Baru Gedung Sate Bertema Candi Tuai Kritikan, Pemprov Jabar Bilang Begini

Proses tersebut merupakan bagian dari upaya penataan kawasan, namun tetap harus memperhatikan kelancaran mobilitas publik.

Ia berharap proses penataan tersebut dapat berjalan dengan aman dan selesai sesuai target tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucap Dedi.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan koordinasi intensif agar setiap kebijakan infrastruktur berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga Bandung.

(Sumber: Antara)