Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara kepada pers di Washington DC. ANTARA/Anadolu Ajensi/pri. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Rumor mengenai upaya penggunaan kode nuklir oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencuat setelah klaim kontroversial yang beredar luas di media sosial. Isu ini langsung dibantah oleh pihak Gedung Putih, yang menegaskan tidak ada kejadian seperti yang dituduhkan.
Asal mula rumor tersebut berasal dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, dalam penampilannya pada 20 April di podcast Judging Freedom. Dalam kesempatan itu, Johnson menyebut bahwa rapat darurat Gedung Putih pada 18 April, yang membahas krisis Iran, berlangsung panas hingga memicu adu argumen. Ia mengklaim bahwa Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, menolak perintah Trump yang disebut-sebut berkaitan dengan kode nuklir.
Menurut Johnson, perdebatan tersebut berlangsung "cukup sengit," dan sang jenderal disebut tidak bersedia memfasilitasi tindakan yang dimaksud. Namun demikian, tidak ada laporan independen maupun konfirmasi resmi yang mendukung klaim tersebut. Meski rapat tingkat tinggi memang digelar menjelang berakhirnya gencatan senjata Iran, tidak ditemukan bukti kredibel bahwa otorisasi peluncuran nuklir pernah dibahas atau digunakan.
Baca Juga: Infografik: YouTube Resmi Batasi Pengguna di Bawah 16 Tahun, Patuhi PP Tunas
Keraguan juga datang dari kalangan legislatif. Senator dari Partai Republik, Thom Tillis, menyatakan bahwa klaim tersebut perlu diverifikasi melalui berbagai sumber sebelum dapat dianggap serius. Ia bahkan menegaskan bahwa sulit membayangkan situasi di mana skenario semacam itu benar-benar dipertimbangkan.
Secara teknis, tudingan tersebut juga bertentangan dengan mekanisme sistem komando nuklir Amerika Serikat. Dalam struktur yang berlaku, Ketua Kepala Staf Gabungan berfungsi sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi atau mengeksekusi perintah peluncuran. Sistem ini dilengkapi berbagai pengamanan, termasuk “aturan dua orang,” untuk memastikan bahwa setiap perintah sah dari panglima tertinggi dijalankan sesuai prosedur.
Jika benar terjadi, konfrontasi langsung terkait prosedur peluncuran nuklir seperti yang digambarkan akan menandakan krisis konstitusional besar, bukan sekadar perbedaan pendapat dalam rapat.
Figur yang melontarkan klaim ini, Johnson, diketahui pernah menjabat sebagai wakil direktur Kantor Kontraterorisme di Departemen Luar Negeri AS pada periode 1989 hingga 1993. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga kerap menjadi sorotan karena sejumlah pernyataan kontroversial.
Ia termasuk pihak yang dikaitkan dengan tuduhan pada 2017 bahwa badan intelijen Inggris, GCHQ, membantu pemerintahan Presiden Barack Obama memata-matai kampanye Trump. Klaim tersebut telah dibantah secara terbuka oleh pejabat Amerika Serikat dan Inggris, bahkan disebut oleh GCHQ sebagai "sangat tidak masuk akal."
Selain itu, Johnson juga pernah menyebarkan rumor yang tidak benar terkait Michelle Obama, dengan menuduh adanya pidato bernuansa rasis terhadap warga kulit putih, klaim yang kemudian terbukti tidak berdasar.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
