Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terkait pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah mempertimbangkan opsi penerapan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka.
Bendahara Negara tersebut mengungkapkan hal ini terinspirasi dari rencana Iran yang akan menarik pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Purbaya menilai, Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan energi global, sehingga peluang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut.
“Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge,” ucap Purbaya, Rabu 22 April 2027.
Baca juga: Purbaya Bilang Belum Ada Pajak Baru Sebelum Daya Beli Membaik
Menurutnya, wacana pungutan terhadap kapal di Selat Malaka dapat direalisasikan melalui kerja sama regional dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura.
“Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan. Jalur kita paling besar, paling panjang,” lanjuthya.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah.
Selain membutuhkan kesepakatan antarnegara, berbagai aspek hukum internasional dan dinamika geopolitik juga harus diperhitungkan secara matang.
Baca juga: Purbaya Copot 2 Dirjen Kemenkeu
Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya bersikap defensif dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Sebaliknya, pemerintah perlu mulai mengambil langkah yang lebih proaktif, namun tetap terukur.
“Dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai main ofensif, tapi tetap terukur,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
