Misbakhun ke JK soal Usul Harga BBM Naik: Kurang Bijaksana-Menyesatkan!

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), yang usul ke pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM di tengah krisis energi global. Menurut Misbakhun, JK tak seharusnya berpendapat seperti itu. Sebab, JK dinilai tak menguasai data saat ini.

"Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update. Bisa jadi ini karena Pak JK sudah tidak lagi menguasai akses soal data terakhir mengenai kondisi fiskal dan APBN, untuk itu tidak seharusnya situasi kenaikan minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM di Indonesia," ujar Misbakhun, Kamis, 9 April 2026.

Ia mengatakan, berdasarkan kalkulasi detail yang disusun Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto tak menaikkan harga BBM subsidi. Hal itu, menurut Misbakhun didukung perhitungan yang cermat.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah didukung oleh perhitungan yang cermat, hati-hati dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yang ada. Juga dalam rangka menjaga dan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga," tuturnya.

Ia mengungkapkan perhitungan Menteri Keuangan di rapat Komisi XI DPR memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir 2026 walaupun asumsi rata-rata minyak dunia sampai USD 100/barel. Persediaan pangan Bulog, kata Misbakhun juga tertinggi dalam sejarah stok pangan nasional, yaitu 4,4 juta ton disimpan dalam seluruh gudang Bulog di seluruh Indonesia.

"Adalah sangat mengkhawatirkan apabila analisa yang tidak akurat dari mantan Wapres Jusuf Kalla terkait harga BBM, hendak dipakai untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," tuturnya.

Ia memandang, seharusnya JK bijaksana dalam berbicara apalagi mengenai harga BBM. Bagi Misbakhun usulan JK kurang elok.

"Sebagai tokoh bangsa, wacana yang disampaikan oleh Jusuf Kalla untuk memaksakan kehendaknya dengan menaikkan harga BBM ini kurang elok, dan kurang bijaksana bahkan cenderung menyesatkan karena tidak akurat dari sisi data dan analisanya," jelas dia.

Misbakhun berkata, seharusnya JK memberikan pernyataan yang menyejukkan di tengah krisis. Ini mengingat posisi JK yang merupakan mantan pimpinan negara.

"Sudah sepantasnya Jusuf Kalla dengan pengalaman dua periode sebagai wakil presiden pada dua pemerintahan presiden, sebagai tokoh nasional membangun narasi yang menyejukkan dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu membahu, bergotong royong, dengan pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang makin sulit diprediksi akibat perang Iran melawan US dan Israel," jelas dia.

Misbakhun berharap di situasi saat ini para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional. Dirinya pun meminta para tokoh bangsa bijaksana.

"Seharusnya para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional sehingga situasi dan kondisi politik tetap kondusif, dan rakyat bisa tetap bisa menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan tenang dan baik tanpa dipanasi-panasi dengan banyak isu soal kenaikan harga BBM, dan kebutuhan bahan pokok yang bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," papar dia.

"Apalagi Jusuf Kalla memanaskan suhu politik dengan prediksi soal akan adanya kerusuhan. Ini sungguh kurang elok dan kurang bijaksana sebagai tokoh bangsa," imbuh Misbakhun.