Trump Ancam Tarif 50 Persen bagi Negara Pemasok Senjata ke Iran

Ntvnews.id, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman akan mengenakan tarif hingga 50 persen terhadap negara mana pun yang memasok senjata ke Iran. Pernyataan ini disampaikan hanya beberapa jam setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan segera diberlakukan tanpa pengecualian.

“Negara mana pun yang memasok senjata militer ke Iran akan langsung dikenai tarif 50 persen atas seluruh barang yang dijual ke Amerika Serikat, berlaku segera tanpa pengecualian,” tulisnya, tanpa menyebutkan negara tertentu.

Langkah ini muncul setelah lebih dari lima pekan operasi militer yang menyasar fasilitas pertahanan dan industri persenjataan Iran. Trump kembali memanfaatkan kebijakan tarif sebagai instrumen tekanan, termasuk dengan memperingatkan Tiongkok dan Rusia agar tidak mengirimkan persenjataan ke Teheran.

Namun, baik China maupun Rusia membantah telah melakukan pengiriman senjata dalam waktu dekat, meskipun tudingan terhadap Moskow masih terus beredar.

Baca Juga: DPR Ajukan Usulan Pemakzulan Donald Trump

Di sisi lain, Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya telah membatasi kewenangan Trump dalam menerapkan tarif secara luas melalui Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Putusan tersebut menyatakan bahwa penerapan tarif global berdasarkan aturan itu tidak sah.

Mengutip laporan AsiaOne, sejumlah analisis menyebut China dan Rusia selama ini turut berkontribusi dalam penguatan kemampuan militer Iran, termasuk melalui penyediaan rudal dan sistem pertahanan udara. Namun, dukungan tersebut disebut tidak signifikan selama periode konflik dengan AS dan Israel.

Sebelumnya, Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan pembelian rudal jelajah anti-kapal supersonik dari China, serta adanya dugaan pengiriman perangkat produksi semikonduktor ke sektor militer Iran oleh perusahaan asal China. Meski demikian, pemerintah China membantah tuduhan tersebut.

“Tiongkok selalu bersikap terbuka dan transparan dalam isu Iran, menjaga posisi yang objektif dan tidak memihak, serta konsisten mendorong dialog damai tanpa melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Zhang Xiaogang.

Ia menambahkan bahwa masyarakat internasional dapat menilai sendiri pihak mana yang memperburuk situasi konflik.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis, 19 Februari 2026. (Istimewa)

Sementara itu, analis dari Atlantic Council, Josh Lipsky, menilai ancaman tarif tersebut terutama ditujukan kepada China. Meski demikian, implementasinya dalam waktu dekat dinilai kecil kemungkinan terjadi karena berpotensi mengganggu agenda kunjungan Trump ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas hubungan dengan China, termasuk dalam memastikan akses terhadap komoditas strategis seperti mineral tanah jarang, sambil menghindari eskalasi konflik besar.

Baca Juga: Ketegangan Memuncak, Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran

Dalam praktiknya, opsi kebijakan tarif yang dapat digunakan pemerintah AS saat ini semakin terbatas. Beberapa mekanisme yang mungkin ditempuh antara lain “Section 301” terkait praktik perdagangan tidak adil dan “Section 232” yang berfokus pada perlindungan industri strategis dengan alasan keamanan nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan tarif AS terhadap China telah menurunkan nilai impor secara signifikan, dari lebih dari USD 538 miliar pada 2018 menjadi sekitar USD 308 miliar pada 2025.

Sementara itu, impor AS dari Rusia juga mengalami penurunan tajam sejak invasi ke Ukraina pada 2022 serta penerapan sanksi finansial terhadap Moskow, meskipun sejumlah komoditas penting seperti paladium, pupuk, dan uranium masih diperdagangkan dalam jumlah terbatas.