Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta Perum Bulog mempercepat sekaligus memperluas distribusi minyak goreng ke kawasan Indonesia timur guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta Perum Bulog mempercepat sekaligus memperluas distribusi minyak goreng ke kawasan Indonesia timur guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Menurut Tomsi, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan harga dan menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan distribusi dan logistik lebih besar dibanding daerah lain.
"Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia timur ya, khususnya Papua, walaupun itu kita sama-sama memahami transportasinya sulit, tetapi tetap harus dimaksimalkan," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah pengendalian harga bahan pokok di berbagai daerah, termasuk distribusi MinyaKita di kawasan timur Indonesia.
Baca Juga: BULOG Perkuat Kolaborasi Kampus untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
Berdasarkan data pemetaan distribusi, wilayah Indonesia timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah mendapatkan alokasi MinyaKita sebanyak 6.115 kiloliter. Namun hingga kini realisasi distribusinya baru mencapai sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter.
Karena itu, Tomsi meminta pemasok dan pihak terkait mempercepat proses pengadaan serta distribusi agar kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan dapat terpenuhi secara optimal.
Ia juga menyoroti tingginya biaya logistik di kawasan kepulauan yang kerap menyebabkan harga minyak goreng melampaui harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, forum pengendalian inflasi perlu lebih fokus membahas daerah dengan lonjakan harga signifikan agar solusi dapat segera diterapkan secara tepat sasaran.
Baca Juga: Bulog Catat Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah, Capai 5,36 Juta Ton
"Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber ya kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kita nilai kenaikannya cukup ekstrem untuk kita bisa tanyakan," ujarnya.
Tomsi berharap evaluasi mingguan pengendalian inflasi dapat terus dioptimalkan sebagai sarana koordinasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga sekaligus mencari langkah penanganan yang lebih efektif dan spesifik.
"Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut, kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal yang pokok, penting atau yang naik atau yang menjadikan hal-hal yang akan menyebabkan kenaikan yang kita prediksi di masa depan akan menyebabkan harga-harga itu naik, itu saja yang kita bahas," tuturnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
