Kemenpar dan BPS Perkuat Data TSA untuk Ukur Kinerja Pariwisata

Ntvnews.id , Jakarta - Kementerian Pariwisata bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam penyusunan data Tourism Satellite Account (TSA) guna meningkatkan akurasi pengukuran kinerja sektor pariwisata.

“Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata. Karena itu, ketersediaan data TSA sangat penting dalam mengukur capaian kinerja sektor pariwisata," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Dalam pertemuan daring bersama BPS pada Senin, 16 Maret 2026, Widiyanti menegaskan kembali bahwa kontribusi PDB pariwisata menjadi indikator utama dalam menilai performa sektor tersebut.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan jeda waktu rilis data yang bisa mencapai dua tahun membuat angka terbaru belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini.

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata melakukan estimasi sementara kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 dengan pendekatan sektor-sektor terkait langsung seperti akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi udara.

Berdasarkan pendekatan tersebut, kontribusi PDB pariwisata pada 2025 diperkirakan mencapai 3,97 persen.

Baca Juga: Indonesia Tourism Xchange 2026 Hadirkan Forum Industri Demi Membahas Masa Depan Pariwisata RI

Kementerian Pariwisata juga terus mendorong kolaborasi dengan BPS agar data yang dihasilkan lebih mutakhir, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan kebijakan.

BPS diharapkan dapat mempercepat perhitungan atau menghadirkan metode statistik alternatif untuk menghasilkan data yang lebih terkini.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan survei Passenger Exit Survey (PES) sebagai komponen penting dalam menghitung pengeluaran wisatawan mancanegara, termasuk pelaksanaannya di executive lounge bandara internasional.

Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi dengan InJourney (Angkasa Pura), 13 bandara internasional, serta BPS di tingkat daerah sebagai pelaksana survei.

Koordinasi juga melibatkan pengelola lounge seperti IAS Hospitality dan fasilitas lounge lainnya.

“Pada prinsipnya kedua pihak pengelola executive lounge tersebut telah menyetujui pelaksanaan survei PES. Untuk mekanismenya akan mengikuti alur proses serta ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Selain penguatan data PDB, kedua lembaga juga menyepakati kerja sama dalam penyusunan statistik tenaga kerja sektor pariwisata tahun 2025 yang akan diformalkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pada akhir Maret 2026.

Baca Juga: Riyanto Sofyan: Pariwisata Halal Harus Jadi Strategi Bisnis, Bukan Perdebatan Simbol

Penghitungan tenaga kerja tetap mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 untuk menjaga konsistensi dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

“Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BPS dalam pengembangan statistik pariwisata nasional, termasuk dalam menyediakan data yang lebih responsif terhadap kebutuhan kebijakan,” kata Menteri Pariwisata.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penyusunan TSA Indonesia mengacu pada kerangka TSA:

Recommended Methodological Framework (RMF) dan International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS), sehingga prosesnya cukup kompleks karena melibatkan berbagai sumber data sektoral.

Ia menambahkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah ditetapkan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bahkan masuk dalam indikator utama pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Pemerintah menargetkan rasio PDB pariwisata meningkat dari sekitar 4,6 persen pada tahun 2025 menjadi 8 persen pada tahun 2045,” ujar Amalia.

(Sumber: Antara)