Menkeu: Kebijakan WFH Sudah Diputuskan, Pengumuman Segera Disampaikan

Ntvnews.id , Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Meski keputusan sudah final, pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak lain dalam waktu dekat.

“Sudah memutuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya di Jakarta, Rabu.

Menanganggapi target pemerintah yang menyebut kebijakan WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen, Purbaya mengakui adanya perhitungan tersebut, namun menilai dampaknya tidak bisa dilihat secara parsial.

Baca Juga:  Pemerintah Kaji WFH untuk Tekan Konsumsi BBM

Ia menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Aktivitas bisnis yang meningkat akan mendorong konsumsi serta berimbas pada kenaikan penerimaan pajak.

"Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga," tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan komprehensif dalam menilai dampak kebijakan tersebut, tidak hanya dari sisi penghematan energi semata.

Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya menilai pemilihan hari tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi terhadap produktivitas kerja.

Baca Juga:  Pemprov Jatim Terapkan WFH Bagi ASN Setiap Rabu Mulai April 2026

“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil pada produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerja. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” tambahnya.

Namun demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH akan bersifat wajib bagi sektor swasta. Ia menegaskan bahwa sektor pemerintahan kemungkinan besar akan mewajibkan penerapan kebijakan tersebut.

"Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib nggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib," tutupnya.

(Sumber: Antara)