Foto Arsip - Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara terlihat di belakang sebuah pabrik di Daerah Otonomi Mongolia Dalam China, 31 Oktober 2010. ANTARA/REUTERS/David Gray (Antara)
Ntvnews.id, Manila - Pemerintah Filipina memutuskan untuk mengizinkan penggunaan terbatas dan sementara bahan bakar yang lebih murah namun memiliki tingkat polusi lebih tinggi. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dampak krisis di kawasan Timur Tengah.
Dilansir dari Channel News Asia, Senin, 23 Maret 2026 Departemen Energi (DOE) menyatakan bahwa penggunaan bahan bakar standar Euro-II hanya diperbolehkan untuk kendaraan keluaran tahun 2015 ke bawah, angkutan umum tradisional seperti jeepney, pembangkit listrik dan generator, serta sektor maritim dan pelayaran.
"Langkah ini dimaksudkan untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar yang berkelanjutan, memadai, dan mudah diakses, sambil memberikan fleksibilitas terbatas untuk sektor-sektor yang mungkin terpengaruh," kata DOE dalam sebuah pernyataan.
Dalam implementasinya, DOE juga menginstruksikan perusahaan minyak agar memisahkan distribusi bahan bakar Euro-II dan Euro-IV, mulai dari penyimpanan hingga penjualan ritel.
Baca Juga: Terpilih Jadi Presiden Korut Lagi, Kim Jong Un Raih 99,93 Persen Suara
Sebagai informasi, Manila telah beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan standar Euro-IV sejak 2016, menggantikan Euro-II. Bahan bakar Euro-IV memiliki kandungan sulfur sebesar 50 bagian per juta (ppm), jauh lebih rendah dibandingkan Euro-II yang mencapai 500 ppm.
Kebijakan ini muncul setelah lonjakan harga bahan bakar dalam negeri, yang dipicu kenaikan harga minyak global akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pekan lalu, ribuan sopir jeepney menggelar aksi protes di berbagai wilayah karena harga solar yang melonjak lebih dari dua kali lipat.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ANTARA/Anadolu/py/am. (Antara)
Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Filipina juga menerapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak krisis, termasuk mempersingkat hari kerja dan menyalurkan subsidi bahan bakar. Selain itu, parlemen telah memberikan kewenangan darurat kepada presiden untuk menunda atau menurunkan pajak bahan bakar.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjajaki kerja sama pasokan energi dengan sejumlah negara, seperti India, China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei.
Negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah ini juga dijadwalkan akan kembali mengimpor minyak dari Rusia untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber energi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
