BNPB Bangun 36 Ribu Hunian Tetap untuk Korban Banjir di Sumatra

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan sebanyak sekitar 36 ribu unit hunian tetap (huntap) tengah dibangun bagi masyarakat terdampak banjir di tiga provinsi di Sumatra sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

"Memang dalam pembangunan huntap sudah ada beberapa data yang kami peroleh. Mohon ditayangkan mungkin di slide itu sekitar 36 ribu huntap itu yang dibangun," ujar Suhartoyo, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan hunian tersebut tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang dilaksanakan oleh BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pihak lain, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam pelaksanaannya, BNPB menerapkan dua skema pembangunan, yakni pembangunan langsung oleh pemerintah serta pembangunan mandiri oleh masyarakat. Untuk skema mandiri, masyarakat mendapatkan bantuan sebesar Rp60 juta per unit yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta.

BNPB juga telah menyiapkan petunjuk teknis agar pembangunan rumah mandiri tetap memenuhi standar keamanan dan kelayakan, termasuk penggunaan material seperti besi beton.

"Jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan dari masyarakat yang terdampak bencana," kata dia.

Lebih lanjut, Suharyanto menyebut adanya perbedaan nilai pembangunan antara hunian yang dibangun BNPB dengan yang dibangun oleh Kementerian PKP maupun pihak lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konsep pembangunan, terutama antara hunian terpusat dan hunian yang dibangun di lokasi asal warga.

Baca Juga: Jelang Idulfitri, Pembangunan Huntara dan Huntap di Aceh Tamiang Terus Dikebut

"Jadi ini mohon rekan-rekan media tidak mempermasalahkan terlalu berlebihan karena tentu saja untuk masyarakat yang dipindah dari lingkungannya atau dari kampungnya ke lokasi terpusat, di satu titik, itu tentu saja dari segi mentalnya berbeda apabila mereka tetap dibangunkan di kampungnya atau di titik itu. Dan ini juga berlaku di seluruh daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Suharyanto menegaskan bahwa masyarakat diberikan pilihan untuk menempati hunian terpusat atau tetap tinggal di lokasi asal selama wilayah tersebut dinilai aman dari risiko bencana.

"Kalau mereka memang ingin mendapatkan rumah yang lebih baik, terpusat, ya silakan mendaftar ke kabupaten dan nanti kabupaten akan menyalurkannya di tempat-tempat huntap yang dibangun oleh kementerian PKP," kata Suharyanto.

Baca Juga: QGroup dan Yeti Tribe Indonesia Salurkan Donasi Rp75 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

"Tetapi kalau mereka ingin tetap di kampungnya dan punya tanah dan tanah yang ditunjuk itu aman dari segi bencana, bencana banjir, bukan daerah merah ,itu kalau memang BNPB akan membangun, kita bangunkan, tetapi kalau mereka ingin bangun sendiri itu juga boleh," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa program bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang sepenuhnya membutuhkan dukungan pemerintah. Namun, bagi warga yang memiliki kemampuan lebih, diperbolehkan untuk menambah biaya pembangunan agar kualitas hunian lebih baik.

"Kalau masyarakatnya ingin menambah sendiri, mungkin dari keluarganya atau dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati ingin menambahkan dana itu boleh saja, sehingga nanti masyarakat terdampak ini mendapat hunian tetap yang lebih baik," pungkasnya.

(Sumber: Antara)