Jokowi Hadiri Rakernas PSI di Makassar Sore Ini

Ntvnews.id, Makassar - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan.

"Insya Allah hadir, sore ini ya (tiba di Makassar)," ujar Ketua DPP PSI Bestari Barus kepada wartawan di Makassar, Jumat, 30 Januari 2026.

Dalam agenda tersebut, Jokowi direncanakan menyampaikan pidato di hadapan ratusan kader PSI yang datang dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kehadiran Jokowi dalam Rakernas PSI ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Penasehat PSI.

Sebelumnya, pada pembukaan Rakernas, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat menyinggung kehadiran Ketua Dewan Penasehat PSI saat menyapa jajaran pengurus partai.

Baca Juga: Prabowo Bantah Isu Dikendalikan Jokowi: Aku Teman Baik sama Beliau, Kok Takut?

"Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natalie, beserta seluruh jajarannya, tanpa ada ketuanya. Ketuanya di mana. Belum datang? Insyaallah besok datang," kata Kaesang.

Dalam Rakernas tersebut, Kaesang menegaskan bahwa pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan partai sekaligus menjadikan PSI sebagai rumah bersama dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Melalui Rakenas, kita menemukan PSI sebagai rumah bersama, rumah bagi buruh, rumah bagi nelayan, rumah bagi petani, rumah bagi pekerja informal. Siapapun seluruh lapisan masyarakat kita terima," ujar Kaesang dalam orasinya pada Rakernas I PSI di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 29 Januari 2026.

Baca Juga: Rakernas I 2026 Tegaskan PDI Perjuangan Ambil Posisi Partai Penyeimbang

Ia menambahkan, penguatan tersebut akan dituangkan dalam berbagai keputusan strategis yang ditetapkan dalam Rakernas PSI kali ini, termasuk penentuan arah kebijakan dan kerja politik partai.

"Dalam jangka pendek, menengah hingga (Pemilu) 2029, termasuk agenda aksi politik nasional seperti pengawasan anggaran, tata kelola yang adil dan berkelanjutan, serta politik kebinekaan," katanya.

(Sumber: Antara)