PSI Tegaskan Kepolisian Harus Tetap di Bawah Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan sikapnya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan posisi tersebut penting sebagai bentuk supremasi sipil sekaligus memastikan akuntabilitas demokratis. Ia menilai dalam sistem demokrasi, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat, sehingga penempatan kepolisian di bawah Presiden adalah perwujudan supremasi sipil dalam negara demokrasi,” kata Andy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Baca Juga: Hasil Survei: Mayoritas Publik Tolak Penempatan Polri di Bawah Kementerian

Tangkapan Layar - Wakil Ketua Umum Dewan Pimipinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman. ANTARA/Youtube/Partai Solidaritas Indonesia/Agatha Olivia Victoria (Antara)

Andy juga menilai dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur kepolisian yang langsung berada di bawah Presiden dinilai lebih efisien karena memiliki rantai komando yang jelas. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

PSI menekankan bahwa upaya menjaga netralitas kepolisian tidak dilakukan dengan mengubah struktur kelembagaan, melainkan melalui penguatan profesionalisme aparat, pembangunan sistem pengawasan yang kuat, serta perbaikan institusional secara menyeluruh.

Menurut Andy, penempatan Kepolisian di bawah Presiden justru mempermudah mekanisme pertanggungjawaban politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat luas.

"PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik," ujar Andy.

Baca Juga: DPR Setuju Polri Tetap di Bawah Presiden

(Sumber: Antara)