Rusia Diperkirakan Datangkan 40 Ribu Pekerja dari India

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 27 Jan 2026, 07:55
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
India India (Istimewa)

Ntvnews.id, Moskow - Sekitar 40.000 warga negara India diproyeksikan akan masuk ke Rusia sebagai tenaga kerja sepanjang tahun 2026. Informasi tersebut disampaikan Boris Titov, utusan khusus Rusia untuk hubungan dengan organisasi internasional di bidang pembangunan berkelanjutan, kepada kantor berita RIA Novosti.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Moskow, Vinay Kumar, menyebutkan bahwa hingga akhir 2025 jumlah warga India yang telah bekerja di Rusia mencapai sekitar 70.000 hingga 80.000 orang.

Arus migrasi tenaga kerja India ke Rusia ini berakar dari perjanjian mobilitas tenaga kerja yang ditandatangani pada Desember 2025 dalam pertemuan di New Delhi antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kesepakatan tersebut menetapkan kuota lebih dari 70.000 pekerja asal India untuk tahun 2026.

Berdasarkan riset DW, data perlintasan perbatasan menunjukkan tren peningkatan signifikan kedatangan warga India ke Rusia. Pada kuartal pertama 2025 tercatat sekitar 32.000 orang masuk, disusul 36.000 orang pada kuartal kedua, dan melonjak menjadi 63.000 orang pada kuartal ketiga.

Para pekerja India direkrut melalui agen resmi maupun tidak resmi yang bertugas memberikan penjelasan mengenai pekerjaan di Rusia. Upah pekerja berkemampuan rendah berkisar antara €475 hingga €950 per bulan, lebih tinggi dibandingkan penghasilan rata-rata di India.

Baca Juga: Viral Video Pegawai Chagee Racik Minuman Pakai Tangan Kosong ala India

Pada Desember lalu, media Rusia Fontanka melaporkan keberadaan pekerja India yang membersihkan jalan-jalan di St Petersburg. Mereka mengaku menerima gaji sekitar 100.000 rubel Rusia, disertai fasilitas tempat tinggal, makanan gratis, serta pelatihan bahasa Rusia. Pemerintah kota menyebut sekitar 3.000 pencari kerja asal India telah tiba di St Petersburg.

Seorang diplomat India yang enggan disebutkan namanya mengatakan perjanjian ketenagakerjaan ini juga membawa keuntungan bagi India.

"Rusia membutuhkan pekerja, India perlu mengekspor pengangguran," ujarnya.

Diplomat tersebut menambahkan, kesepakatan formal diperlukan untuk menertibkan arus migrasi warga India ke Rusia yang sebelumnya berlangsung secara informal dan tidak teratur. Kondisi itu kerap memicu kasus penipuan, termasuk perekrutan warga India ke dalam kontrak militer Rusia dengan informasi menyesatkan, yang kemudian mengirim mereka ke medan perang di Ukraina.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, tercatat 126 warga India menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Sedikitnya 12 orang tewas, sementara 96 lainnya telah dipulangkan ke India, menurut Kementerian Luar Negeri India.

Pada 2024, Perdana Menteri Modi saat berkunjung ke Moskow membahas pemulangan warga India yang terlanjur terikat kontrak militer serta upaya pencegahan perekrutan baru.

Arsip - Bendera nasional Rusia terlihat di Kremlin, Moskow, Rusia, 6 Januari 2023. <b>(ANTARA)</b> Arsip - Bendera nasional Rusia terlihat di Kremlin, Moskow, Rusia, 6 Januari 2023. (ANTARA)

Ekonom Rusia Igor Lipsits menilai kendala bahasa menjadi tantangan utama bagi pekerja India di Rusia, mengingat sebagian besar tidak menguasai bahasa Rusia, sementara penduduk lokal umumnya tidak berbahasa Inggris.

"Anda mendatangkan orang-orang ke negara ini yang tidak dapat diajak berkomunikasi. Akibatnya, mereka hanya dapat dipekerjakan untuk pekerjaan paling sederhana seperti mengangkut barang, membersihkan, atau menyekop salju," kata Lipsits.

Ia juga menilai perbedaan budaya menghambat integrasi sosial. Senada, ekonom Andrei Yakovlev menyebut fokus Rusia pada India didorong pertimbangan demografis dan agama.

"Saya pikir mereka berfokus pada India karena mereka ingin meminimalkan jumlah muslim yang masuk ke negara itu," katanya. "Mereka berasumsi bahwa sebagian besar yang akan datang adalah penganut Hindu."

Yakovlev dan Lipsits sepakat pekerja India bukan solusi jangka panjang atas kekurangan tenaga kerja Rusia.

"Yang kurang bukanlah petugas kebersihan jalanan dan pekerja tidak terampil, melainkan para profesional yang terampil," ujarnya, seraya menambahkan bahwa, "saat ini pada dasarnya adalah uji coba. Mereka mencoba mencari tahu apakah para pekerja ini cocok untuk perekonomian Rusia."

Baca Juga: Viral Menteri India Tarik Paksa Hijab Dokter Perempuan, Kondisi Mental Dipertanyakan

Setelah serangan teror di Moskow pada 22 Maret 2024, Rusia memperketat kebijakan terhadap migran dari Asia Tengah. Selain itu, negara-negara di kawasan tersebut juga mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga para migran menuntut upah lebih tinggi.

Ahli Rusia dari Universitas Jawaharlal Nehru, Rajan Kumar, menilai Rusia kemungkinan memanfaatkan cadangan rupee India hasil perdagangan minyak untuk membayar pekerja migran. Nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 70 miliar dolar AS, sementara impor Rusia dari India hanya sekitar 5 miliar dolar AS, menyebabkan penumpukan rupee di Rusia.

Badan Statistik Negara Federal Rusia mencatat kekurangan tenaga kerja mencapai 2,2 juta orang pada 2024, sementara Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Rusia memperkirakan defisit mencapai 4,8 juta pada 2023. Kekurangan ini terlihat di sektor industri, konstruksi, logistik, kesehatan, perdagangan, hingga teknologi informasi.

Yakovlev menilai perekrutan pekerja India merupakan respons terhadap tren penurunan populasi jangka panjang di Rusia.

"Perang, emigrasi, dan mobilisasi berperan, dan faktor-faktor ini memperburuk masalah jangka panjang berupa penurunan populasi secara terus-menerus," tambah Lipsits.

Namun, Lipsits juga mengingatkan potensi resesi ekonomi yang dapat memicu pengurangan jam kerja dan gelombang PHK.

Para ahli India pun bersikap waspada. Profesor Lekha Chakraborty dari Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik di New Delhi menilai permintaan tenaga kerja Rusia terdistorsi akibat perang.

Menurutnya, "normalisasi pasca-konflik atau eskalasi dapat dengan cepat menekan upah, memicu PHK, dan menjebak para migran di tengah hambatan repatriasi, dan minimnya pelindungan."

x|close