5 Fakta APBD Jabar Jebol Rp621 Miliar, Anggaran dan Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi Dipertanyakan

Ntvnews.id, Jakarta - Awal tahun 2026 dibuka dengan kabar kurang menggembirakan bagi para pelaku proyek infrastruktur di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jabar mengakui gagal membayarkan pekerjaan kontraktor hingga penutupan anggaran tahun anggaran 2025.

Nilainya tidak kecil, mencapai ratusan miliar rupiah dan berdampak langsung pada arus kas kontraktor. Berikut lima fakta utama yang menjelaskan persoalan tunda bayar tersebut secara utuh.

1. Pemprov Jabar Akui Tunda Bayar Rp 621 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terbuka mengakui adanya utang atau tunda bayar kepada pihak ketiga dengan total nilai mencapai Rp 621 miliar. Kewajiban ini berasal dari sejumlah paket pekerjaan yang secara fisik telah rampung, namun belum seluruhnya dibayarkan hingga tutup buku 31 Desember 2025.

Masalah ini muncul seiring dengan ketidaktercapaian target pendapatan daerah yang sebelumnya dipatok cukup tinggi. Akibatnya, kemampuan kas daerah tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran dalam satu tahun anggaran.

2. Realisasi Pendapatan Hanya 94,37 Persen dari Target

Arsip - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Rabu, 3 Desember 2025. (ANTARA/HO Pemprov Jabar) (Antara)

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 hanya mencapai 94,37 persen atau sekitar Rp 31,09 triliun. Selisih 5,63 persen inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya tunda bayar.

“Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, ternyata belanjanya luar biasa. Namun realisasi pendapatan terhambat dinamika, seperti pangkasan transfer daerah Rp 2,4 triliun dan tren mobil listrik yang membuat target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tercapai karena adanya subsidi dan keringanan,” jelas Herman dilansir Rabu, 7 Januari 2026.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa asumsi pendapatan yang terlalu optimistis tidak sepenuhnya sejalan dengan dinamika fiskal yang terjadi sepanjang tahun berjalan.

3. Proyek Bina Marga dan Perhubungan Paling Terkena Dampak

Dana tunda bayar Rp 621 miliar tersebut tersebar pada sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemprov Jabar. Proyek yang paling terdampak berada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, khususnya pekerjaan perbaikan dan peningkatan jalan, serta di Dinas Perhubungan yang menangani berbagai fasilitas transportasi.

Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada tahun anggaran 2026. DPRD Jawa Barat pun mendorong agar kepercayaan para kontraktor tetap dijaga.

“Insya Allah sudah dipikirkan untuk 2026. Target kita tetap harus menyelesaikan ini agar cash flow kontraktor tetap terjaga,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan.

4. Pemprov Klaim Tidak Terjadi Wanprestasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Rabu, 20 Oktober 2025. ANTARA/Ricky Prayoga. (Antara)

Menanggapi kekhawatiran potensi wanprestasi atau pelanggaran kontrak akibat keterlambatan pembayaran, Herman menegaskan bahwa para penyedia jasa telah diberi pemahaman sejak awal terkait kemungkinan tunda bayar tersebut.

Menurutnya, para kontraktor telah mengetahui kondisi keuangan daerah dan bersedia menerima risiko penundaan dengan catatan adanya kepastian pembayaran di tahun berikutnya.

"Enggak ada masalah yang penting pelaksana kegiatan mau menerima dan kooperatif. Kita sudah berikan warning dari awal dan teman-teman menerima dan yang terpenting ada kepastian. 2026 sudah pasti teralokasi dan pasti dibayar. Ini hanya tunda aja karena tahun anggaran harus kita tutup di 31 Desember," ujarnya.

5. Belanja Tinggi dan Gaya Kepemimpinan Gubernur Jadi Sorotan

Herman juga menepis anggapan adanya dana menganggur di kas daerah. Ia menegaskan bahwa tingginya belanja justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan pembangunan, meski konsekuensinya adalah risiko tunda bayar.

"Tugas pemerintah menyejahterakan dan Pak Gub, kami semua fokus bagaimana belanja ini dioptimalkan, jangan sampai ada idle money. Saat kinerja belanja bagus, memang ada risiko ya. Tunda bayar. Enggak ada masalah, yang penting para pihak mau menerima, pihak penyedia mau menerima," ucapnya.

Di sisi lain, persoalan fiskal ini turut dikaitkan dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai orientasi kepemimpinan dalam setahun terakhir lebih condong pada pendekatan populisme dibandingkan kerja teknokratis.

"Setahun ini saya melihat orientasi kepemimpinan lebih ke politik populisme ketimbang kerja teknokratis,” beber Muradi.

Ia mengakui kehadiran gubernur di tengah masyarakat mampu membangun citra kedekatan dengan rakyat. Namun, menurutnya pendekatan tersebut belum diimbangi dengan strategi konkret dan berkelanjutan untuk memperkuat pendapatan daerah.

"Masalah populisme adalah ketika anggaran dan energi lebih banyak tersedot untuk memperkuat figur, bukan membangun mesin ekonomi daerah. Kalau ini dibiarkan PAD Jawa Barat akan terus tertekan,” ungkap Muradi.